MPR Mendukung Penuh Langkah Tegas Prabowo Berantas Pungli Ormas yang Meresahkan Dunia Usaha

MPR Mendukung Penuh Langkah Tegas Prabowo Berantas Pungli Ormas yang Meresahkan Dunia Usaha

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas). Dukungan ini muncul di tengah meningkatnya keresahan di kalangan dunia usaha akibat maraknya aksi pungli, terutama menjelang hari raya keagamaan.

Muzani menekankan bahwa penertiban dan penindakan terhadap ormas yang melakukan pungli sangat penting untuk menjaga iklim investasi dan kondusifitas dunia usaha di Indonesia. Praktik pungli, menurutnya, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha.

"Menjelang Lebaran ini, kita melihat berbagai kelompok masyarakat, dengan mengatasnamakan apapun, kerap melakukan upaya pungutan di luar ketentuan resmi," ujar Muzani di Jakarta, Jumat (21/3/2025). "Saya sangat berharap tindakan tegas dapat diambil, karena hal ini berpotensi mengganggu kondusifitas dunia usaha dan investasi kita."

Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas terhadap ormas yang melakukan pungli kepada pengusaha. Instruksi ini disampaikan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah akan mempelajari masalah ini secara mendalam dan berupaya menciptakan iklim usaha yang tertib dan mudah. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan dunia usaha dan menghambat investasi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, sebelumnya juga telah menyoroti masalah pungli ormas sebagai isu yang perlu mendapat perhatian serius. Permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh ormas menjadi perhatian khusus, karena dianggap sebagai bentuk pungli yang meresahkan.

Dukungan MPR terhadap langkah tegas Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memberantas praktik pungli yang merugikan dunia usaha. Penindakan yang konsisten dan transparan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dampak Pungli Terhadap Dunia Usaha:

Praktik pungli yang dilakukan oleh ormas dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap dunia usaha, antara lain:

• Meningkatkan Biaya Operasional: Pungli menambah beban biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan dan daya saing.
• Menciptakan Ketidakpastian: Praktik pungli menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha, karena mereka tidak dapat memprediksi biaya yang harus dikeluarkan.
• Menghambat Investasi: Ketidakpastian dan biaya yang tinggi akibat pungli dapat menghambat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
• Merusak Citra Negara: Praktik pungli dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang ramah investasi dan berbisnis.

Langkah-Langkah Pemberantasan Pungli:

Pemberantasan pungli membutuhkan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, antara lain:

• Penegakan Hukum yang Tegas: Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku pungli, tanpa pandang bulu.
• Peningkatan Pengawasan: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ormas, terutama yang berpotensi melakukan pungli.
• Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pungli dan cara melaporkannya.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan perizinan.
• Kerjasama dengan Dunia Usaha: Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk mengidentifikasi dan memberantas praktik pungli.