Pelanggaran Tata Ruang Picu Banjir Jabodetabekpunjur, Ratusan Titik Jadi Sorotan

Ratusan Pelanggaran Tata Ruang Terdeteksi di Jabodetabekpunjur

Jakarta - Rapat koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pemerintah Provinsi Banten mengungkap fakta mengejutkan terkait penyebab utama banjir yang kerap melanda kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, Puncak). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat 709 titik pelanggaran tata ruang yang secara signifikan berkontribusi terhadap masalah banjir di wilayah tersebut.

"Setelah dilakukan pengecekan mendalam di kawasan Jabodetabekpunjur, kami menemukan adanya pelanggaran tata ruang yang sangat masif, mencapai sekitar 709 titik. Pelanggaran ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab utama terjadinya banjir," ujar Nusron Wahid usai rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Pelanggaran tata ruang yang dimaksud meliputi perubahan fungsi lahan secara ilegal, di mana kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau, seperti hutan, perkebunan, dan lahan pertanian, justru dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman dan perumahan. Konversi lahan yang tidak terkendali ini menyebabkan hilangnya daerah resapan air, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan dan memicu banjir.

Kondisi Memprihatinkan di Tangerang Raya

Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di wilayah Tangerang Raya, Banten. Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sekitar 39 situ (danau kecil alami) di wilayah tersebut terancam punah akibat beralih fungsi menjadi permukiman. Selain itu, banyak situ yang mengalami penyusutan luas, sehingga tidak mampu lagi menampung air hujan secara optimal. Akibatnya, kawasan Banten dan Tangerang Raya menjadi rentan terhadap banjir.

"Ada beberapa situ yang luasnya berkurang secara signifikan. Hal ini secara tidak langsung juga menjadi pemicu banjir di kawasan Banten, terutama di Tangerang Raya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Jabodetabek," jelas Nusron Wahid.

Langkah-Langkah Penanganan Pemerintah

Menyikapi situasi darurat ini, pemerintah berencana untuk melakukan pendataan ulang secara komprehensif terhadap seluruh lahan di bantaran sungai yang telah berubah menjadi perumahan. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat proses sertifikasi lahan-lahan di kawasan sempadan sungai dan situ yang masih aman, sebagai upaya untuk mengamankan aset negara dan mencegah penyalahgunaan lahan di masa depan.

"Treatment yang akan kami lakukan sama seperti di wilayah lain, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Langkah pertama adalah melakukan sertifikasi lahan di sempadan sungai dan situ yang masih aman," tegas Nusron Wahid.

Terhadap rumah-rumah yang berdiri tanpa izin di kawasan hijau, terutama di aliran sungai, pemerintah akan mengambil tindakan tegas dengan pendekatan yang humanis. Pemerintah akan menawarkan solusi relokasi bagi warga terdampak, namun tidak akan memberikan ganti rugi, mengingat lahan yang mereka tempati secara hukum bukanlah milik mereka.

"Kami akan melakukan pendekatan kemanusiaan. Kami tidak mengatakan ganti rugi, karena sesungguhnya yang bersangkutan tidak berhak mendapat ganti rugi, karena itu bukan tanah milik yang bersangkutan," jelas Nusron Wahid.

Koordinasi Lanjutan Pasca Lebaran

Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN setelah Hari Raya Idul Fitri (Lebaran). Koordinasi ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir di Banten.

"Kami setelah Lebaran tanggal 8 April akan melakukan koordinasi. Dan dengan waktu tersisa ini, kami akan menyiapkan tim teknis untuk bisa menindaklanjuti apa yang kami diskusikan," ujar Andra Soni.

Andra Soni mengakui bahwa banyak sungai di Banten mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, ia mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai dan mengatasi masalah banjir di Banten.

"Sebelumnya, banyak sungai di Banten mengalami penyempitan, sungai mendangkal, dan kami butuh bantuan pemerintah pusat, yakni Kementerian PU dan BPN/ATR, dalam melakukan aksi cepat untuk mengatasi banjir di kemudian hari," pungkasnya.

Kata Kunci Penting:

• Pelanggaran Tata Ruang
• Banjir
• Jabodetabekpunjur
• Kementerian ATR/BPN
• Kementerian PU
• Situ
• Tangerang Raya
• Sertifikasi Lahan
• Normalisasi Sungai
• Alih Fungsi Lahan