Trump Inisiasi Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Kontroversi Mencuat

Presiden Donald Trump mengambil langkah kontroversial dengan menandatangani perintah eksekutif yang mengarah pada pembubaran Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Tindakan ini, yang diumumkan pada Kamis (20/3/2025), merupakan realisasi janji kampanye yang telah lama digaungkan kepada basis konservatifnya. Perintah ini bertujuan untuk mengembalikan kendali kebijakan pendidikan ke tingkat negara bagian dan lokal, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran di kalangan pendukung pendidikan liberal.

Restrukturisasi Pendidikan: Sentralisasi vs. Desentralisasi

Trump mengklaim bahwa pembubaran Departemen Pendidikan merupakan langkah awal untuk mengembalikan pendidikan ke tangan negara bagian, di mana seharusnya berada. Meskipun penutupan total lembaga tersebut memerlukan persetujuan Kongres, yang saat ini tidak didukung penuh, langkah ini menandakan pergeseran signifikan dalam pendekatan pemerintahan terhadap pendidikan nasional. Dalam upacara penandatanganan yang dihadiri oleh siswa yang duduk di meja kelas, Trump secara simbolis menandatangani perintah eksekutif tiruan, menekankan komitmennya terhadap perubahan ini.

Tindakan ini menyusul pengumuman departemen sebelumnya tentang rencana pemutusan hubungan kerja hampir setengah dari stafnya, sejalan dengan upaya Trump untuk mengurangi ukuran pemerintahan federal. Langkah-langkah ini memicu perdebatan sengit tentang peran pemerintah pusat dalam pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri.

Akar Politik dalam Pendidikan AS

Pendidikan telah lama menjadi isu politik yang sensitif di Amerika Serikat. Kaum konservatif mendukung kontrol lokal atas kebijakan pendidikan dan pilihan sekolah yang mendukung sekolah swasta dan agama. Sementara itu, pemilih dengan kecenderungan liberal umumnya mendukung pendanaan yang kuat untuk sekolah negeri dan program keberagaman. Trump telah menjadikan pendidikan sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas terhadap apa yang dianggap oleh kaum konservatif sebagai indoktrinasi liberal di sekolah-sekolah Amerika.

Trump berupaya merancang ulang pendidikan tinggi dengan mengurangi pendanaan dan mendorong penghapusan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di perguruan tinggi dan universitas. Universitas Columbia, misalnya, menghadapi tenggat waktu untuk menanggapi permintaan pengetatan pembatasan demonstrasi di kampus sebagai prasyarat untuk membahas pemulihan dana federal yang ditangguhkan.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa Departemen Pendidikan AS hanya membuang-buang uang, menyoroti nilai ujian yang buruk, tingkat literasi yang rendah, dan keterampilan matematika yang kurang di kalangan siswa. Pemerintah mengklaim bahwa hal ini membuktikan bahwa investasi triliunan dolar oleh lembaga tersebut tidak membuahkan hasil yang baik.

Reaksi dan Konsekuensi

Keputusan Trump memicu reaksi keras dari Partai Demokrat dan serikat guru. Senator Patty Murray berpendapat bahwa Trump tahu betul bahwa ia tidak dapat menghapus Departemen Pendidikan tanpa Kongres, tetapi ia memahami bahwa dengan memecat semua staf dan menghancurkannya, ia mungkin mendapatkan hasil yang sama buruknya.

Ketua Federasi Guru Amerika, Randi Weingarten, menyatakan bahwa ia akan melawan keputusan tersebut di pengadilan. Mayoritas masyarakat Amerika juga tidak mendukung penutupan Departemen Pendidikan, dengan jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa responden yang menentang penutupan tersebut sekitar dua banding satu.

Dampak Finansial dan Aksesibilitas Pendidikan

Departemen Pendidikan AS mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di Amerika Serikat. Lebih dari 85% pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal. Departemen tersebut menyediakan hibah federal untuk sekolah dan program yang membutuhkan, termasuk uang untuk membayar guru anak-anak berkebutuhan khusus, mendanai program seni, dan mengganti infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman. Departemen Pendidikan AS juga mengawasi pinjaman mahasiswa senilai $1,6 triliun, yang digunakan oleh puluhan juta orang Amerika yang tidak mampu membayar kuliah secara langsung.

Perintah eksekutif Trump bertujuan untuk mempersempit wewenang departemen tersebut menjadi fungsi-fungsi dasar seperti mengelola pinjaman mahasiswa, Pell Grants yang membantu mahasiswa berpenghasilan rendah untuk kuliah, dan sumber daya bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Analisis Reuters menunjukkan bahwa bantuan federal cenderung mengalir lebih banyak ke negara bagian yang condong ke Partai Republik daripada yang condong ke Partai Demokrat. Bantuan tersebut menyumbang 15% dari seluruh pendapatan K-12 di negara bagian yang memilih Trump dalam pemilihan 2024, dibandingkan dengan 11% pendapatan di negara bagian yang memilih saingannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Dua program yang dikelola oleh Departemen Pendidikan AS, yaitu bantuan untuk sekolah berpenghasilan rendah dan siswa berkebutuhan khusus, merupakan program bantuan federal terbesar.

Masa Depan Pendidikan di AS

Masa depan Departemen Pendidikan AS dan peran pemerintah federal dalam pendidikan masih belum pasti. Meskipun Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, dukungan Demokrat akan diperlukan untuk mencapai 60 suara yang dibutuhkan di Senat agar RUU tersebut dapat disahkan. Trump mengakui bahwa ia memerlukan dukungan dari anggota parlemen Demokrat dan serikat guru untuk memenuhi janji kampanyenya menutup departemen tersebut sepenuhnya, yang kemungkinan tidak akan pernah ia dapatkan.

Keputusan Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan AS memicu perdebatan nasional tentang peran pemerintah federal dalam pendidikan dan dampak potensial terhadap kualitas, aksesibilitas, dan kesetaraan pendidikan di seluruh negeri. Langkah ini kemungkinan akan terus menjadi isu politik yang menonjol dalam beberapa tahun mendatang.

• Pendidikan
• Departemen Pendidikan AS
• Donald Trump
• Pembubaran
• Kebijakan Pendidikan
• Pendidikan Liberal
• Pendidikan Konservatif
• Pinjaman Mahasiswa
• Pendanaan Pendidikan
• Sekolah Negeri
• Sekolah Swasta
• Pell Grants