Pemerintah Intensifkan Kajian Proyek Tanggul Laut Raksasa: Pendekatan Terpadu untuk Pesisir Utara Jawa

Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang pesisir utara Jawa. Proyek ambisius ini, yang bertujuan melindungi wilayah Jakarta dan sekitarnya dari ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob, menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan infrastruktur nasional.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menjalin kolaborasi intensif dengan para ahli dari Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016. Kerjasama ini difokuskan pada studi mendalam terkait pembangunan tanggul laut yang membentang dari Cilegon hingga Gresik, dengan proyeksi panjang mencapai 946 kilometer. Koordinasi lintas sektoral juga terus dilakukan, termasuk melalui Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang diselenggarakan di Jakarta.

"Pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km telah rampung. Kemudian pada tahun 2020, proyek dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tambahan panjang mencapai 33,54 km," jelas Dody, Kamis (20/3/2025).

Saat ini, fokus utama adalah penyelesaian kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 kilometer. Kajian ini akan menentukan desain tanggul yang paling sesuai, dengan mempertimbangkan dua opsi utama:

• Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta: Disiapkan oleh Kementerian PU pada tahun 2020.
• Masterplan tahun 2016: Dikembangkan oleh Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, pembangunan tanggul laut juga diintegrasikan dengan proyek strategis lainnya di Jawa Tengah, seperti pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

Menyadari kompleksitas permasalahan banjir, Kementerian PU mengadopsi pendekatan terpadu dan terintegrasi dalam pengendalian banjir. Strategi ini mencakup:

• Penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur.
• Peningkatan kualitas air melalui pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.

"Pengendalian banjir harus sejalan dengan penyediaan air bersih, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Hal ini krusial untuk mencegah penurunan muka tanah, yang menjadi penyebab utama banjir di Jakarta," tegas Dody.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan integrasi dan pemutakhiran seluruh studi yang telah ada terkait giant sea wall. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tanggul laut tidak harus selalu berupa tembok beton yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

"Strategi penanggulangan masalah pesisir di utara Jawa tidak melulu menggunakan beton. Beberapa wilayah mungkin lebih cocok dengan solusi alami, seperti lahan mangrove," ujar AHY usai rapat koordinasi di kantornya, Rabu (19/3/2025).

AHY menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan akan dilakukan secara paralel, dengan mempertimbangkan prioritas dan karakteristik masing-masing wilayah pesisir. Solusi yang diterapkan dapat berupa:

• Gray solution: Pembangunan struktur beton.
• Green solution: Pemanfaatan lahan mangrove dan solusi berbasis alam lainnya.
• Kombinasi: Menggabungkan struktur beton dengan solusi berbasis alam.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, pemerintah berharap proyek tanggul laut raksasa ini dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir utara Jawa.