Pemerintah Daerah Didorong Terapkan Pendekatan Ekologis dalam Pembangunan Guna Kurangi Risiko Bencana

Pemerintah pusat menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana dengan mengintegrasikan perspektif ekologis ke dalam setiap perencanaan pembangunan. Seruan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan hal ini usai Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2025 di Jakarta. Ia menekankan bahwa pendekatan ekologis bukan hanya sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Kita sering menyaksikan dampak dahsyat bencana yang merenggut harta benda dan menghancurkan harapan masyarakat. Kemiskinan yang sudah diatasi bisa kembali menghantui," ujarnya.

Komitmen Pemerintah Pusat

Pratikno menegaskan bahwa pemerintah pusat telah berkomitmen untuk menjadikan pendekatan ekologis sebagai arus utama dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmen ini telah disepakati bersama oleh para menteri koordinator di berbagai bidang, mulai dari pangan hingga infrastruktur dan kewilayahan. Setiap kementerian dan lembaga terkait diharapkan mengambil peran aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen pemerintah pusat akan sia-sia jika tidak didukung oleh kesepahaman dan tindakan nyata dari pemerintah daerah. Pembangunan yang berkelanjutan, menurutnya, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan ekosistem. "Jangan sampai pembangunan merusak lingkungan. Lahan resapan air harus dijaga, dan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana," tegasnya.

Penguatan Peran BPBD

Salah satu langkah kunci dalam mewujudkan pembangunan ekologis adalah penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pratikno menekankan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota memiliki tanggung jawab untuk memperkuat BPBD agar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.

BPBD, menurutnya, harus memiliki ruang untuk memberikan masukan atau bahkan menyanggah desain pembangunan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Misalnya, jika ada pembangunan jalan yang menghambat resapan air, BPBD harus dapat memberikan rekomendasi perbaikan.

Data dan Fakta Bencana

Data terbaru dari BNPB menunjukkan bahwa dalam periode Januari hingga awal Maret 2025, telah terjadi 683 kejadian bencana di Indonesia. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, mendominasi kejadian tersebut. Dampaknya sangat signifikan, dengan 39 kabupaten atau kota di 19 provinsi terdampak, lebih dari 43.252 warga mengungsi, tiga korban meninggal dunia, serta kerusakan lebih dari 10.300 unit rumah, infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik.

Langkah Strategis Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi risiko bencana, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut:

• Integrasi Perspektif Ekologis: Memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
• Penguatan BPBD: Memberikan BPBD kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.
• Penataan Ruang yang Berkelanjutan: Memastikan adanya lahan resapan air yang cukup dan bebas dari bangunan, serta pengelolaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana.
• Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana.
• Kemitraan: Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya mitigasi bencana.

Dengan mengintegrasikan perspektif ekologis ke dalam pembangunan dan memperkuat peran BPBD, pemerintah daerah dapat secara signifikan mengurangi risiko bencana dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.