DPR Mendukung Akselerasi Pengangkatan CASN dengan Jaminan Transparansi dan Keadilan

DPR Mendukung Akselerasi Pengangkatan CASN dengan Jaminan Transparansi dan Keadilan

Komisi II DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Dukungan ini diberikan dengan catatan penting, yaitu jaminan transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan seleksi, baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN. Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami sangat mendukung percepatan pengangkatan CASN ini, namun transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai percepatan ini justru mengorbankan kualitas dan integritas proses seleksi," tegas Romy.

Legislator dari Fraksi PDIP ini juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi ASN, terutama di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ia berharap, kebijakan percepatan ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kekurangan tenaga sipil di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terlayani.

Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas

Romy menekankan bahwa Komisi II DPR RI akan terus mengawal proses seleksi CASN secara ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem seleksi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, profesional, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kami akan terus mengawal kebijakan ini, memastikan bahwa sistem seleksi berjalan sesuai prosedur dan tetap profesional. Jangan sampai percepatan ini justru menimbulkan masalah baru dalam hal kualitas dan transparansi. Saya atensi penuh dan akan mengawal hingga tuntas," ujarnya.

Peran CASN dalam Reformasi Birokrasi

Lebih lanjut, Romy berharap bahwa pengangkatan CASN yang transparan dan adil dapat menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia meyakini bahwa ASN yang kompeten dan berintegritas akan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi menuju Indonesia yang lebih baik.

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempercepat pengangkatan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Ini adalah langkah besar dalam reformasi birokrasi untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.

Jadwal Pengangkatan CASN

Seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, pemerintah menargetkan penyelesaian pengangkatan CPNS paling lambat pada Juni 2025, sementara pengangkatan PPPK akan diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025.

Poin Penting yang Ditekankan Komisi II DPR RI:

• Transparansi: Seluruh proses seleksi CASN harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.
• Akuntabilitas: Setiap tahapan seleksi harus dapat dipertanggungjawabkan.
• Keadilan: Semua calon peserta harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti seleksi.
• Pemerataan: Distribusi ASN harus merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T.
• Profesionalisme: Sistem seleksi harus dilakukan secara profesional dan bebas dari KKN.

Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pengangkatan CASN, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, pemerataan, dan profesionalisme.