TASIKMALAYA, JAWA BARAT - Unjuk rasa damai yang digelar oleh aliansi mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Kamis (20 Maret 2025) terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, berhasil diredam melalui pendekatan dialogis. Sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat keamanan, namun situasi berhasil dikendalikan dengan cepat berkat kesigapan Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim.

Alih-alih menggunakan pendekatan represif, AKBP Moh Faruk Rozi dan Aslim memilih untuk berbaur dengan para demonstran. Keduanya mengajak para mahasiswa untuk duduk bersama di aspal dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Ajakan ini disambut baik oleh para mahasiswa, dan suasana tegang pun perlahan mencair.

"Mari, mari, bersama Ketua DPRD, kita dengarkan aspirasi yang ingin disampaikan," ujar AKBP Moh Faruk Rozi sambil duduk bersila di antara para mahasiswa. Inisiatif ini menunjukkan komitmen aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dan mendengarkan suara masyarakat, khususnya para mahasiswa, terkait isu-isu penting yang sedang berkembang.

Para demonstran kemudian secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka melalui pengeras suara dari mobil komando. Tuntutan utama mereka adalah penolakan terhadap RUU TNI yang dianggap berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Mereka juga meminta DPRD Kota Tasikmalaya untuk menandatangani pernyataan sikap yang mendukung penolakan tersebut.

Setelah mendengarkan aspirasi para mahasiswa, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Namun, ia juga menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang konstruktif dan tidak anarkis.

"Silakan sampaikan aspirasi dengan baik, tanpa adanya perusakan atau tindakan yang melanggar hukum," tegas Aslim. Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa ini kepada pihak-pihak terkait di tingkat pusat.

Meskipun DPR RI telah mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada hari yang sama, aksi unjuk rasa di Tasikmalaya ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap RUU tersebut masih cukup kuat di kalangan masyarakat. Pendekatan dialogis yang diterapkan oleh Kapolres Tasikmalaya dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya menjadi contoh positif dalam merespon aksi unjuk rasa dan menjaga kondusivitas daerah.

Upaya mediasi oleh Kapolres dan Ketua DPRD patut diapresiasi, sebab pendekatan humanis dan dialogis mampu meredam potensi konflik dan memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi secara konstruktif. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam rangka membangun daerah yang lebih baik.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa tersebut:

• Penolakan terhadap RUU TNI oleh mahasiswa.
• Aksi saling dorong yang berhasil diredam.
• Inisiatif Kapolres dan Ketua DPRD untuk berdialog dengan mahasiswa.
• Penyampaian aspirasi secara damai oleh mahasiswa.
• Komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

Keberhasilan mediasi ini diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi daerah lain dalam menghadapi aksi unjuk rasa dan menjaga stabilitas keamanan.