YOGYAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menunjukkan respons positif terhadap aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Jogja Memanggil terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Eko secara langsung menemui massa aksi di lokasi demonstrasi dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan.

Kehadiran Eko di tengah-tengah demonstran menjadi momen penting. Massa aksi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembatalan pengesahan RUU TNI yang dinilai bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI/TNI. Eko Suwanto dengan sigap menerima tuntutan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk menyalurkan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu DPR RI dan pemerintah pusat.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD, saya telah menandatangani tuntutan ini," tegas Eko di hadapan massa aksi. Ia menambahkan bahwa dukungan ini akan ia pertanggungjawabkan secara politik dan hukum.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan komitmennya untuk menolak segala bentuk upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI/TNI. Baginya, reformasi yang telah berjalan harus terus dijaga dan diperkuat. Ia juga meminta kepada massa aksi untuk menyusun legal drafting terkait tuntutan mereka. Eko berjanji akan meneruskan dokumen tersebut ke DPR RI dan pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam proses legislasi.

Respons positif Eko Suwanto ini disambut baik oleh massa aksi. Mereka berharap, dengan adanya dukungan dari DPRD DIY, aspirasi mereka dapat didengar dan dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan di tingkat nasional. Aksi demonstrasi ini menjadi bukti bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah kebijakan negara.

Berikut poin-poin penting yang menjadi tuntutan Aliansi Jogja Memanggil:

• Pembatalan pengesahan RUU TNI
• Penolakan terhadap dwifungsi ABRI/TNI
• Penyaluran aspirasi ke DPR RI dan pemerintah pusat

Eko Suwanto menegaskan bahwa DPRD DIY akan terus mengawal isu ini dan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia berharap, dialog antara pemerintah, DPR RI, dan masyarakat sipil dapat terus berjalan konstruktif demi menghasilkan regulasi yang lebih baik dan berkeadilan.