DPR Apresiasi Percepatan Rekrutmen CASN, Tekankan Transparansi dan Keadilan

Jakarta - Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dukungan ini diberikan dengan catatan penting terkait transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta.

Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan percepatan ini. Menurutnya, langkah ini merupakan respon positif terhadap kebutuhan mendesak akan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di berbagai sektor pelayanan publik.

"Saya sangat mendukung kebijakan percepatan pengangkatan CASN ini. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses yang berlangsung harus menjadi prioritas utama," tegas Romy dalam keterangan persnya, Rabu (19/3/2025).

Ia menekankan bahwa proses rekrutmen dan seleksi harus dilakukan secara terbuka dan adil, tanpa ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya individu-individu yang kompeten dan memenuhi syarat yang terpilih menjadi bagian dari birokrasi.

Prioritaskan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerataan Kesempatan

Romy Soekarno juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesempatan kerja. Ia berharap percepatan pengangkatan CASN tidak mengorbankan standar kualitas yang telah ditetapkan.

"Seluruh proses harus berjalan terbuka dan adil, tanpa unsur yang merugikan masyarakat. Ini langkah yang tepat untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta pemerataan kesempatan kerja," ujarnya.

Selain itu, politikus PDI-P ini menyinggung masalah distribusi ASN yang belum merata, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ia berharap percepatan pengangkatan CASN dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di daerah-daerah tersebut.

"Kami berharap kebijakan ini dapat berjalan cepat dan efektif, serta memberikan peluang yang setara bagi seluruh calon peserta yang berkompeten, tanpa terkecuali," imbuhnya.

DPR Kawal Proses Seleksi CASN

Komisi II DPR RI akan terus mengawal kebijakan percepatan pengangkatan CASN ini. Mereka akan memastikan bahwa sistem seleksi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan tetap profesional.

"Kami akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik," kata Romy.

Di sisi lain, Romy berharap kebijakan percepatan pengangkatan CASN ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

"Ini adalah langkah besar dalam reformasi birokrasi untuk Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.

Percepatan Pengangkatan CASN

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan percepatan pengangkatan CASN setelah mendapat masukan dari berbagai pihak. Semula, pengangkatan CPNS direncanakan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, dengan adanya percepatan ini, pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyelesaian pengangkatan ini harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan yang ada.