Menhub dan Gubernur Jabar Matangkan Strategi Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025

Menjelang libur Lebaran 2025, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pertemuan tersebut difokuskan pada antisipasi lonjakan pergerakan penduduk di Jawa Barat selama periode mudik dan arus balik, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan volume pergerakan tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, diperkirakan sebanyak 52% penduduk Indonesia, atau sekitar 146,48 juta jiwa, akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025. Proporsi ini sangat signifikan, dan di Pulau Jawa sendiri, angka tersebut mencapai 51,3% atau sekitar 81,5 juta orang. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar jumlah pemudik di Pulau Jawa. Tingginya angka ini menuntut kesiapan infrastruktur dan strategi manajemen lalu lintas yang matang untuk mencegah terjadinya kemacetan besar-besaran.

"Koordinasi yang erat antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat krusial," tegas Menteri Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi. "Pergerakan masyarakat menuju dan dari Jawa Barat diperkirakan sangat tinggi, sehingga antisipasi dini terhadap berbagai potensi permasalahan menjadi prioritas utama." Salah satu fokus utama koordinasi adalah mitigasi potensi penumpukan kendaraan di gerbang tol Jawa Barat, terutama yang menjadi akses masuk dan keluar Jakarta. Survei BKT memprediksi peningkatan volume kendaraan yang keluar Jakarta hingga 60% pada puncak arus mudik. Hal ini perlu diantisipasi mengingat setidaknya 8 gerbang tol terlibat, dengan 3 di antaranya berada di wilayah Jawa Barat yang menjadi titik krusial arus mudik.

Selain masalah kemacetan di gerbang tol, potensi munculnya pasar tumpah di sepanjang jalur mudik arteri dari Jakarta menuju Jawa Tengah juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data tahun sebelumnya, lebih dari 25 pasar tumpah teridentifikasi di jalur tersebut, berpotensi menimbulkan kemacetan pada periode 26-29 Maret 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas pasar tersebut guna mencegah hambatan arus lalu lintas. Gubernur Dedi Mulyadi menuturkan akan memberikan kompensasi kepada para pedagang agar mereka tidak berjualan di pinggir jalan selama dua minggu periode angkutan Lebaran.

Kementerian Perhubungan juga akan mendukung berbagai upaya untuk kelancaran arus mudik dan balik. Dukungan tersebut meliputi penyediaan Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran di Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi, dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis. Peningkatan akses dan layanan angkutan feeder menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara juga akan diprioritaskan. Selain itu, intensifikasi penyebaran informasi mudik dan sosialisasi keselamatan berkendara akan dilakukan secara masif untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan para pemudik.

Koordinasi yang terintegrasi dan komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kerja sama yang sinergis ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jutaan pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang kampung.