Mantan jenderal TNI yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan pandangan optimisnya terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia meyakini bahwa revisi ini tidak akan berdampak negatif terhadap iklim investasi dan perekonomian nasional, bahkan berpotensi memberikan sentimen positif.

Keyakinan ini didasarkan pada pandangannya bahwa keberadaan personel TNI di berbagai sektor bukanlah sebuah masalah, melainkan sebuah potensi. Luhut mencontohkan pengalamannya sendiri sebagai seorang purnawirawan TNI yang tetap aktif berkontribusi dalam pemerintahan. "Kan bagus itu, nggak ada masalah (terhadap investasi dan ekonomi). Bagus juga, kan ada juga orang TNI, aku kan orang TNI. Bagus nggak?" ujarnya usai peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kamis (20/3/2025).

IHSG dan Sentimen Pasar

Menanggapi isu mengenai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dikaitkan dengan ketidakpastian kebijakan pemerintah, Luhut mengklaim bahwa pasar saham Indonesia telah menunjukkan pemulihan. "Ah, kan sudah rebound hari ini. 1,9 atau 2 (persen) gitu," tegasnya.

Deregulasi dan Kemudahan Investasi

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melakukan deregulasi besar-besaran guna memangkas birokrasi dan regulasi yang rumit. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. "Presiden sudah beri tahu tadi deregulasi, jadi aturan-aturan kita, sekarang presiden minta semua disederhanakan. Jadi semua kita online," kata Luhut.

Penyederhanaan regulasi ini, menurut Luhut, telah diwujudkan melalui inisiatif pembentukan government technology (GovTech) yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. GovTech akan mengintegrasikan seluruh layanan publik dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu platform daring, meningkatkan transparansi dan efisiensi. "Presiden sudah tanda tangan juga government technology. Itu akan kita segerakan. Itu akan menghemat banyak sekali, ratusan triliun penghematan. Jadi semua digitalisasi," jelasnya.

Efisiensi Pemerintah dan Daya Saing Global

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam birokrasi pemerintahan. Ia meyakini bahwa dengan mengurangi birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat global dan mencapai kesejahteraan. "Kita berjuang untuk terus mengurangi birokrasi mengurangi regulasi yang berbelit-belit kita mau ekonomi kita efisien. Efisien, efisien, efisien!" seru Prabowo.

Prabowo juga meyakinkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat, meskipun menghadapi berbagai tantangan global. "Fundamental ekonomi kita kuat. kalau di sana sini ada guncangan, itu guncangan dunia, tapi fundamental kita kuat," pungkasnya.

Inisiatif GovTech

GovTech adalah sebuah inisiatif strategis pemerintah untuk mentransformasi pelayanan publik melalui teknologi digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu platform daring, GovTech diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah dan mengurangi potensi korupsi.

Poin penting dari inisiatif GovTech:

• Integrasi Layanan: Mengumpulkan berbagai layanan publik dari kementerian dan lembaga ke dalam satu platform.
• Efisiensi Biaya: Penghematan anggaran negara melalui digitalisasi proses dan pengurangan birokrasi.
• Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dan mengurangi potensi korupsi.
• Aksesibilitas: Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, tanpa batasan waktu dan tempat.
• Inovasi: Mendorong inovasi dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi terkini.

Dengan deregulasi, penyederhanaan birokrasi, dan implementasi GovTech, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing ekonomi di kancah global.