Sandiaga Uno: Pemerasan THR oleh Ormas Picu Kekhawatiran Investor dan Ancam Ekonomi Nasional

Co-Founder Saratoga Investama, Sandiaga Uno, menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik pemaksaan tunjangan hari raya (THR) oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) kepada para pengusaha. Praktik ini dinilai sangat merugikan iklim investasi di Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

"Praktik ini sangat mengganggu," tegas Sandiaga saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/3/2025). Ia menjelaskan bahwa banyak pengusaha yang mengeluhkan permintaan THR yang tidak semestinya dari berbagai pihak. Situasi ini diperparah dengan kondisi cash flow perusahaan yang tertekan akibat penurunan daya beli masyarakat.

Sandiaga menekankan pentingnya bagi para pengusaha untuk memprioritaskan pembayaran THR kepada karyawan yang telah berkontribusi secara langsung terhadap kemajuan perusahaan. Ia menyarankan agar permintaan THR dari pihak lain dipertimbangkan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

"Mari kita bantu para pemimpin perusahaan agar bisa membayarkan THR kepada mereka yang benar-benar berkeringat, yaitu para karyawan," ujarnya. "Permintaan di luar prosedur yang semestinya dapat dikategorikan sebagai sumbangan dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan."

Praktik pemaksaan THR ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan investor. Sandiaga memperingatkan bahwa jika setiap pabrik harus menghadapi permintaan THR yang beragam dan tidak berdasar, investor dapat kehilangan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kondisi ekonomi kita harus segera dipulihkan karena praktik ini dapat mengganggu iklim investasi. Jika setiap pabrik harus menghadapi begitu banyak permintaan, hal ini akan menciptakan sentimen negatif di mata investor," jelasnya.

Sandiaga khawatir bahwa investor akan memilih untuk mendirikan pabrik di negara lain, yang pada akhirnya akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Padahal, saat ini Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

"Investor bisa saja memutuskan untuk membuka pabrik di tempat lain, yang berujung pada PHK dan hilangnya lapangan pekerjaan. Kita harus menarik investasi untuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Dampak Negatif dan Solusi

Praktik pemaksaan THR oleh ormas tidak hanya merugikan pengusaha, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan investasi, mengurangi daya saing Indonesia, dan meningkatkan angka pengangguran.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap ormas yang melakukan pemerasan THR. Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku pemerasan dan memberikan perlindungan kepada pengusaha yang menjadi korban.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terkait THR. Masyarakat perlu memahami bahwa THR merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sementara itu, ormas tidak memiliki hak untuk meminta THR kepada perusahaan.

Dengan tindakan tegas dan sosialisasi yang efektif, diharapkan praktik pemaksaan THR oleh ormas dapat dihentikan dan iklim investasi di Indonesia dapat kembali kondusif.

Berikut adalah poin-poin penting dari pernyataan Sandiaga Uno:

• Praktik pemaksaan THR oleh ormas sangat mengganggu iklim investasi.
• Pengusaha harus memprioritaskan pembayaran THR kepada karyawan.
• Permintaan THR dari pihak lain harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
• Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pemerasan THR.
• Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban terkait THR.