Mahasiswa NTB Gelar Aksi Unjuk Rasa Menentang Revisi UU TNI

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mataram menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (20/3/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dinilai cacat prosedur dan berpotensi mengancam demokrasi.

Massa aksi menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pusat membatalkan UU TNI yang baru disahkan. Koordinator Umum FMN, Ahmad Badawi, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan inklusif.

"Sejak awal, pembahasan RUU ini dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai. Bahkan, ironisnya, pembahasan sempat dilakukan di hotel mewah, di tengah kondisi negara yang sedang berupaya melakukan efisiensi anggaran," ungkap Badawi di depan gerbang DPRD NTB.

Kekhawatiran Terhadap Pelibatan TNI dalam Jabatan Sipil

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan FMN adalah pelibatan personel TNI dalam 16 jabatan sipil di berbagai lembaga negara. Badawi menilai bahwa ketentuan ini berpotensi mengganggu profesionalitas TNI dan membuka celah bagi militer untuk terlibat dalam kepentingan politik praktis.

"Kami khawatir, dengan menempatkan TNI di berbagai jabatan sipil, TNI akan kehilangan independensinya dan menjadi alat kekuasaan bagi kelompok tertentu. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, Badawi menyinggung tentang keterlibatan TNI dalam proyek-proyek negara sebelumnya, seperti program food estate, yang dinilai kurang berhasil. Ia mempertanyakan efektivitas pelibatan TNI dalam sektor-sektor non-militer.

Dugaan Motif Tersembunyi di Balik Pengesahan RUU TNI

FMN menduga bahwa percepatan pengesahan RUU TNI dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk merespons krisis ekonomi dengan pendekatan militeristik. Mereka khawatir bahwa pemerintah akan menggunakan TNI untuk mengendalikan stabilitas sosial dan politik dengan cara-cara represif.

"Kami melihat ada indikasi bahwa pemerintah ingin menggunakan TNI sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Ini adalah praktik yang sangat berbahaya dan harus kita lawan bersama," seru Badawi.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan tertib dan damai. Massa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka kepada perwakilan DPRD NTB. FMN berjanji akan terus melakukan aksi-aksi serupa hingga tuntutan mereka dipenuhi.

• FMN juga menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam proses legislasi.
• FMN juga menuntut agar masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang.
• FMN juga menuntut agar TNI tidak dilibatkan dalam jabatan sipil.