markdown Memastikan properti yang dibeli sesuai dengan peruntukan lahan merupakan langkah krusial dalam investasi properti. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi acuan utama dalam menentukan pemanfaatan lahan di suatu wilayah. Namun, bagaimana cara masyarakat awam dapat mengakses informasi ini dan melindungi diri dari potensi kerugian akibat pembangunan yang tidak sesuai tata ruang?

Akses Informasi Tata Ruang: Gistaru dan Dinas Terkait

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya pemanfaatan Geographic Information System Tata Ruang (Gistaru), sebuah platform daring yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. Melalui Gistaru, masyarakat dapat mengakses informasi RDTR suatu wilayah. Namun, perlu diingat bahwa Gistaru hanya menyajikan informasi peruntukan lahan saat ini, bukan riwayat penggunaan lahan sebelumnya.

Selain Gistaru, masyarakat juga dapat memperoleh informasi tata ruang melalui dinas tata kota, dinas pekerjaan umum (PU), atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Konsultan properti Anton Sitorus menyarankan agar calon pembeli proaktif mencari informasi tata ruang dari sumber-sumber tersebut sebelum memutuskan membeli properti.

Tantangan Implementasi dan Perlindungan Konsumen

Permasalahan muncul ketika pembangunan telah terlanjur dilakukan di lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Nusron Wahid mengakui bahwa sulit untuk mengembalikan kondisi lahan ke peruntukan awal jika izin penggunaan wilayah telah diterbitkan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa RDTR baru secara komprehensif diterapkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tahun 2022. Sebelum itu, pembangunan lebih banyak mengandalkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

Langkah Preventif untuk Konsumen

Mengingat kompleksitas permasalahan tata ruang, konsumen perlu mengambil langkah preventif sebelum membeli properti. Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan:

• Periksa RDTR: Manfaatkan Gistaru dan sumber informasi dari pemerintah daerah untuk mengetahui peruntukan lahan properti yang akan dibeli.
• Kunjungi Dinas Terkait: Datangi dinas tata kota, dinas PU, atau Bappeda untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai rencana pembangunan di wilayah tersebut.
• Cek Legalitas: Pastikan pengembang memiliki izin yang sah dan sesuai dengan peruntukan lahan.
• Pertimbangkan Lokasi: Hindari membeli properti di daerah resapan air atau wilayah yang rawan bencana.
• Konsultasi dengan Ahli: Jika perlu, konsultasikan dengan konsultan properti atau ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang tepat.

Dengan melakukan langkah-langkah preventif, konsumen dapat meminimalkan risiko kerugian akibat pembangunan yang tidak sesuai tata ruang dan memastikan investasi properti yang aman dan menguntungkan.