Presiden Prabowo Minta Birokrasi Tidak Menghambat Usaha Rakyat

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi. Dalam berbagai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha. Instruksi ini menjadi landasan bagi DEN untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan deregulasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Deregulasi untuk Peningkatan Efisiensi Ekonomi

Langkah deregulasi ini diharapkan dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang saat ini masih tinggi. Penurunan ICOR akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Luhut mencontohkan keberhasilan deregulasi di era 1980-an yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekspor hingga 20%. Pengalaman ini menjadi acuan untuk melakukan penyederhanaan regulasi secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Fokus pada Industri Padat Karya

Perhatian khusus diberikan pada industri padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sektor ini memiliki potensi besar, namun kerap terhambat oleh aturan yang rumit, kesulitan bahan baku, impor ilegal, dan inefisiensi rantai pasok. Deregulasi diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga industri padat karya dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian.

Digitalisasi Pemerintahan untuk Efisiensi

Selain deregulasi, pemerintah juga tengah mempersiapkan peluncuran infrastruktur digital publik pada tanggal 17 Agustus mendatang. Digitalisasi pemerintahan akan difokuskan pada program perlindungan sosial, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan menghemat anggaran negara dalam jangka panjang. Digitalisasi diharapkan mampu memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah Strategis untuk Peningkatan Daya Saing

Arahan Presiden Prabowo untuk melakukan deregulasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan birokrasi yang lebih efisien dan responsif, diharapkan iklim investasi akan semakin menarik dan lapangan kerja baru akan tercipta. Digitalisasi pemerintahan juga menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Tantangan dan Harapan

Meskipun deregulasi dan digitalisasi menjanjikan banyak manfaat, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Koordinasi antar kementerian dan lembaga, penegakan hukum terhadap praktik ilegal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, deregulasi dan digitalisasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.