Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bergerak cepat dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Program ini, yang bertujuan menyediakan pendidikan gratis berkonsep boarding school bagi masyarakat miskin dan rentan, direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025. DIY telah menyiapkan tiga lokasi strategis untuk mewujudkan inisiatif mulia ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengungkapkan bahwa ketiga lokasi tersebut adalah:

• Samigaluh, Kulon Progo
• Banguntapan, Bantul
• Sewon, Bantul

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis, yakni keberadaan sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit namun memiliki lahan yang luas. Kondisi ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan aset yang ada tanpa memerlukan pembangunan infrastruktur baru yang memakan biaya besar.

"Sekolah-sekolah ini dipilih karena jumlah siswanya saat ini sedikit, namun memiliki lahan yang luas," terang Beny Suharsono, Kamis (20/3/2025), menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Optimalisasi Aset dan Konsep Sekolah Satu Atap

Keputusan untuk memanfaatkan sekolah yang sudah ada alih-alih membangun dari nol didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran. Beny Suharsono menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur baru akan membutuhkan investasi yang sangat besar. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap membuka peluang untuk pembangunan asrama jika kondisi anggaran memungkinkan di masa mendatang.

Visi jangka panjang dari Sekolah Rakyat DIY adalah mewujudkan konsep sekolah satu atap, yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks. Konsep ini diharapkan dapat memberikan kesinambungan pendidikan bagi para siswa dan mempermudah koordinasi antar jenjang.

Namun, implementasi konsep sekolah satu atap ini memerlukan penyesuaian regulasi yang signifikan. Saat ini, kewenangan pemerintah provinsi hanya mencakup jenjang SMA, sementara SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi kunci keberhasilan implementasi konsep ini.

Seleksi Siswa dan Pengajar Dimulai April 2025

Guna memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat, pemerintah akan melakukan seleksi ketat terhadap calon siswa, guru, dan tenaga pengajar. Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, mengumumkan bahwa proses seleksi akan dimulai pada April 2025.

"Insya Allah mulai 1 April, Satgas akan mulai melakukan rekrutmen calon murid sesuai dengan klaster sosial atau desil ekonomi masing-masing daerah," ujar Muhammad Nuh di Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (19/3/2025). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dengan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Sekolah Rakyat DIY dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.