Luka Lama yang Menganga: Dana Kompensasi Korban Apartheid Terkatung-katung

Mzolisi Dyasi, seorang mantan pejuang anti-apartheid, masih dihantui mimpi buruk puluhan tahun lalu. Malam kelam di bulan Desember 1987, ia dipaksa mengidentifikasi jenazah orang-orang terkasihnya, termasuk pacarnya yang sedang hamil, korban kekejaman rezim apartheid. Kenangan itu terus menghantuinya, membuatnya sulit tidur tanpa lampu menyala.

Kisah Dyasi adalah representasi dari ribuan korban apartheid lainnya di Afrika Selatan. Setelah runtuhnya rezim rasis tersebut dan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama, harapan akan keadilan dan pemulihan muncul. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) dibentuk untuk mengungkap kebenaran dan memberikan kompensasi kepada para korban.

Namun, harapan itu kini berubah menjadi kekecewaan pahit. Pemerintah Afrika Selatan mengalokasikan dana kompensasi yang signifikan, namun sebagian besar dana tersebut terkatung-katung tanpa kejelasan. Dari sekitar 17.000 korban, hanya sebagian kecil yang menerima pembayaran satu kali yang dinilai tidak memadai.

Janji yang Dilanggar

Dyasi, seperti banyak korban lainnya, hanya menerima 30.000 rand (sekitar Rp 27,3 juta) pada tahun 2003. Jumlah ini jauh dari cukup untuk membangun kembali kehidupan yang hancur akibat apartheid. Ia bermimpi untuk menyelesaikan pendidikan universitasnya, namun terhambat oleh biaya kuliah yang belum terbayar. Di usia senjanya, ia bergulat dengan masalah kesehatan kronis dan kesulitan membeli obat-obatan.

Ironisnya, pemerintah Afrika Selatan masih memiliki dana sekitar 110 juta dollar AS (Rp 1,8 triliun) yang belum digunakan. Pertanyaan besar yang muncul adalah: untuk apa dana tersebut dialokasikan? Apakah dana tersebut masih ada, atau telah disalahgunakan?

Profesor Tshepo Madlingozi, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kompensasi ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan mengenai pemanfaatan dana tersebut.

Pengkhianatan Terhadap Korban

Pengacara Howard Varney, yang telah lama memperjuangkan hak-hak korban apartheid, menyebut situasi ini sebagai "pengkhianatan mendalam". Ia mewakili sekelompok keluarga korban dan penyintas yang menggugat pemerintah sebesar 1,9 juta dollar AS (Rp 31,29 miliar) atas kegagalannya dalam menangani kasus-kasus yang direkomendasikan TRC untuk penyelidikan lebih lanjut.

Brian Mphahlele, seorang penyintas penyiksaan brutal di Penjara Pollsmoor, kehilangan ingatannya akibat trauma yang dialaminya. Kompensasi yang ia terima dianggap sebagai penghinaan. Sebelum meninggal dunia, ia sempat mengungkapkan kekecewaannya karena uang tersebut habis begitu cepat dan tidak cukup untuk memulihkan kehidupannya.

Dampak yang Berkepanjangan

Profesor Madlingozi menekankan bahwa kegagalan dalam memberikan kompensasi yang layak kepada para korban apartheid mengirimkan pesan yang salah kepada dunia. Hal ini seolah-olah memberikan impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kisah Dyasi dan Mphahlele adalah contoh nyata bagaimana luka-luka apartheid masih menganga lebar. Banyak korban dan keluarga mereka hidup dalam kemiskinan dan kesulitan, tanpa akses yang memadai ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi para korban:

• Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan
• Masalah kesehatan kronis
• Trauma psikologis dan kehilangan ingatan
• Akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan
• Diskriminasi dan stigma sosial

Harapan yang Belum Padam

Meskipun diliputi kekecewaan, Mzolisi Dyasi masih menyimpan harapan. Ia berharap pemerintah Afrika Selatan akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada para korban apartheid, memastikan kesejahteraan mereka, dan melibatkan mereka dalam sistem ekonomi negara.

Ia tidak menuntut kekayaan, tetapi hanya meminta agar pemerintah memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti layanan kesehatan yang layak dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Ia ingin agar pengorbanan mereka tidak sia-sia, dan agar Afrika Selatan benar-benar menjadi negara yang adil dan sejahtera bagi semua warganya.

Keadilan bagi para korban apartheid adalah keadilan yang tertunda. Pemerintah Afrika Selatan memiliki tanggung jawab moral untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan kompensasi yang layak kepada mereka yang telah menderita begitu banyak. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa diperbaiki dengan memberikan keadilan dan pemulihan kepada para korban.