markdown Jakarta, 20 Maret 2025 - Ribuan personel keamanan disiagakan di sekitar Gedung DPR RI hari ini, Kamis (20/3/2025), seiring dengan rencana demonstrasi besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan kepentingan umum.

"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum," ujar Kombes Susatyo dalam keterangan resminya. "Namun, kami juga mengimbau agar aksi unjuk rasa dilakukan dengan tertib, tidak memaksakan kehendak, dan tidak merusak fasilitas publik. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban bersama."

Sebanyak 5.021 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, unsur TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan berbagai instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan difokuskan pada titik-titik strategis di sekitar Gedung DPR RI, termasuk pintu masuk utama dan area parkir.

"Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan keamanan dan kelancaran aksi unjuk rasa," tegas Kombes Susatyo. "Kami juga akan melakukan rekayasa lalu lintas jika diperlukan, untuk meminimalkan dampak kemacetan bagi masyarakat umum. Kami mohon pengertian dan kerjasama dari seluruh pengguna jalan."

Pantauan di lapangan menunjukkan, sejumlah massa aksi telah berkumpul di depan Gedung DPR RI sejak Rabu (19/3/2025) malam. Mereka mendirikan tenda-tenda sebagai bentuk persiapan untuk aksi utama hari ini. Beberapa perwakilan massa aksi menyatakan bahwa mereka akan terus bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"Kami khawatir RUU TNI ini akan disahkan secara diam-diam, seperti RUU bermasalah lainnya," ungkap Nina, salah seorang peserta aksi dari BEM SI. "Oleh karena itu, kami memutuskan untuk bermalam di sini dan memblokir akses ke Gedung DPR dari pintu belakang."

Adapun tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi antara lain:

• Menolak revisi UU TNI
• Menolak dwifungsi militer
• Menarik militer dari jabatan sipil dan mengembalikan TNI ke barak
• Mereformasi institusi TNI
• Membubarkan komando teritorial
• Mengusut tuntas korupsi dan bisnis militer

Aksi unjuk rasa ini merupakan respons terhadap rencana pengesahan RUU TNI oleh DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, sebelumnya menyatakan bahwa RUU tersebut telah rampung dan siap dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Situasi di sekitar Gedung DPR RI saat ini terpantau ramai namun kondusif. Aparat keamanan terus melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.