Gelombang Protes RUU TNI Menggema: Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Bersatu Menentang Pengesahan

Jakarta - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025), untuk menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU tersebut.

Aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan publik yang merasa aspirasi mereka diabaikan oleh pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, berbagai bentuk protes telah dilakukan melalui media sosial dengan tagar #TolakRUUTNI, namun nampaknya tidak diindahkan oleh para pembuat kebijakan.

Satria Naufal, Koordinator Pusat BEM SI, menyatakan bahwa kekhawatiran utama masyarakat adalah potensi kembalinya dwifungsi ABRI dan terkikisnya supremasi sipil. Ia menambahkan, "RUU TNI telah membangkitkan kembali trauma masyarakat terhadap masa lalu yang kelam di era Orde Baru."

Trauma Orde Baru dan Kecurigaan Publik

Kritik terhadap RUU TNI ini bukan tanpa alasan. Sejarah kelam Orde Baru, dengan dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan sipil, masih membekas dalam ingatan kolektif bangsa. Masyarakat sipil khawatir bahwa RUU ini akan membuka celah bagi militer untuk kembali mencampuri urusan-urusan yang seharusnya menjadi ranah sipil.

Selain itu, proses pengesahan RUU TNI yang terkesan tergesa-gesa juga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. DPR RI dinilai tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini. Satria Naufal bahkan menuding DPR RI "berlari di bawah gorong-gorong" untuk mengesahkan RUU yang bermasalah ini.

Aksi Demonstrasi dan Titik Kumpul Massa

Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI diperkirakan diikuti oleh sekitar 1.000 mahasiswa, belum termasuk massa dari koalisi masyarakat sipil. Para demonstran berkumpul di dua titik lokasi di wilayah Senayan, yaitu di depan Gedung DPR RI dan di sekitar Senayan Park atau TVRI.

Anas Robbani, Koordinator Media BEM SI, menjelaskan bahwa sebagian massa aksi langsung menuju Gedung DPR, sementara sebagian lainnya berkumpul terlebih dahulu di Senayan Park atau TVRI sebelum bergerak bersama menuju lokasi utama.

DPR RI Ngotot Sahkan RUU TNI

Di tengah gelombang penolakan dari masyarakat sipil dan mahasiswa, DPR RI tetap bersikukuh untuk mengesahkan RUU TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyatakan bahwa RUU TNI akan disahkan menjadi UU pada Kamis (20/3/2025) melalui rapat paripurna.

"Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insyaallah dijadwalkan besok ya," ujar Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Keputusan DPR RI ini tentu saja semakin memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat sipil dan mahasiswa. Mereka menilai bahwa DPR RI tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu.

Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI menjadi simbol perlawanan terhadap upaya pengesahan RUU TNI yang dianggap mengancam supremasi sipil dan berpotensi mengembalikan praktik-praktik otoriter di masa lalu. Masyarakat sipil dan mahasiswa bertekad untuk terus menyuarakan penolakan mereka hingga RUU ini dibatalkan atau direvisi secara substansial dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.