Menakar Asa di Tengah Pusaran Ekonomi: Mungkinkah Indonesia Keluar dari Bayang-Bayang Stagnasi?

Menakar Asa di Tengah Pusaran Ekonomi: Mungkinkah Indonesia Keluar dari Bayang-Bayang Stagnasi?

Di tengah gemuruh pertumbuhan ekonomi global, paradoks mencengkeram: mengapa banyak warga negara, termasuk di Indonesia, merasa hidup mereka tak lebih baik dari satu dekade lalu? Fenomena yang dikenal sebagai "The Progress Paradox" ini mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.

Indonesia memang mencatatkan surplus neraca perdagangan, inflasi yang terkendali, dan aliran investasi asing yang stabil. Namun, di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergejolak, penerimaan pajak merosot, dan daya beli masyarakat tertekan. Pertanyaan mendasar pun muncul: pertumbuhan ini untuk siapa? Mengapa gemerlap ekonomi makro tak kunjung dirasakan di tingkat akar rumput?

World Happiness Report (2023) mengungkap bahwa kepuasan hidup masyarakat cenderung stagnan, kendati GDP per kapita mengalami peningkatan. Sementara itu, laporan CNBC (2023) menyoroti bahwa mayoritas warga Amerika hidup dari gaji ke gaji, sebuah realitas yang semakin terasa pula di Indonesia. Ketimpangan yang menganga ini mengingatkan kita pada analisis Thomas Piketty (2014), yang menunjukkan bahwa kekayaan kelompok 1 persen teratas tumbuh pesat, sementara upah mayoritas pekerja stagnan.

Kapitalisme: Janji dan Realita yang Terpangkas

Kapitalisme sering digadang-gadang sebagai sistem yang memberikan kesempatan setara bagi setiap individu untuk meraih kesuksesan melalui kerja keras dan inovasi. Namun, di Indonesia, sistem ini seringkali terdistorsi. Alih-alih meritokrasi yang menjadi landasan kemajuan, ekonomi justru dikendalikan oleh segelintir elite politik yang saling menguntungkan kroni dan kerabat. Kapitalisme yang seharusnya menjunjung tinggi persaingan sehat, berubah menjadi oligarki tertutup yang mematikan insentif bagi inovator dan pekerja keras.

Sektor-sektor ekonomi strategis didominasi oleh para oligark yang memanfaatkan kekuatan politik untuk mempertahankan monopoli. Regulasi seringkali dirancang untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, menghambat pemain baru, dan menciptakan apa yang disebut sebagai regulatory capture. Kebijakan publik pun akhirnya dikorbankan demi keuntungan segelintir elite.

Hegemoni dan Normalisasi Ketidakadilan

Antonio Gramsci mengingatkan bahwa "kejahatan yang dibiarkan menjadi kebiasaan akan berubah menjadi kebenaran di mata masyarakat." Konsep hegemoni menjelaskan bagaimana dominasi politik dan ekonomi elite dapat diterima begitu saja oleh masyarakat melalui normalisasi dalam budaya dan kebijakan. Sistem yang seharusnya menumbuhkan persaingan, justru melanggengkan status quo dan mempersempit peluang bagi individu berbakat di luar lingkaran kekuasaan.

Secercah Harapan: Reformasi dan Inklusi

Namun, di tengah tantangan ini, harapan tetap menyala. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga memberikan kesejahteraan yang merata:

• Reformasi Regulasi: Pemerintah harus merombak regulasi yang hanya menguntungkan segelintir elite dan membuka pasar bagi lebih banyak pemain dengan kebijakan yang mendorong persaingan sehat. Percepatan reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah.
• Peningkatan Kualitas SDM: Tidak ada jalan keluar dari stagnasi ekonomi tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri harus menjadi prioritas.
• Adopsi Teknologi dan Inovasi: Inovasi dan adopsi teknologi harus didukung, bukan dihambat oleh regulasi yang ketinggalan zaman.
• Reformasi Pajak: Penurunan penerimaan pajak mengindikasikan adanya masalah dalam sistem perpajakan. Reformasi harus fokus pada peningkatan kepatuhan dan efisiensi pemungutan pajak, serta memastikan perusahaan-perusahaan besar membayar pajak secara adil.
• Ekonomi Partisipatif: Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi melalui koperasi, usaha berbasis komunitas, dan kebijakan yang lebih inklusif terhadap UMKM.

Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, seperti surplus perdagangan dan cadangan devisa yang cukup. Namun, stabilitas ini harus dijaga dengan kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati.

Banyak yang merasa bahwa kita hidup dalam era di mana "masa depan terasa mati". Namun, setiap krisis adalah peluang untuk menciptakan sistem yang lebih baik. David Graeber menyatakan bahwa kapitalisme tidak menyelesaikan krisisnya, ia hanya memindahkannya ke tempat lain. Ini berarti bahwa kita selalu memiliki ruang untuk manuver, selama kita berani mengambil langkah-langkah reformasi yang diperlukan.

Indonesia memiliki potensi besar untuk keluar dari siklus stagnasi ini. Dengan mendorong meritokrasi, membangun ekonomi yang lebih kompetitif dan inklusif, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua orang. Inilah saatnya kita mulai menata ulang masa depan itu, bukan hanya membiarkan diri kita terjebak dalam putaran ketidakpastian.