Aksi Protes Warnai Rapat Paripurna RUU TNI: Massa Geruduk Gedung DPR, Khawatir Pengesahan Kilat
Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai kompleks parlemen menjelang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejak Rabu malam (19/3/2025), sekelompok massa aksi telah mendirikan tenda dan memblokade akses menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap substansi RUU TNI yang dinilai problematik dan berpotensi merugikan masyarakat sipil.
Koordinator aksi, Nina, menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap proses pengesahan RUU yang terkesan terburu-buru. Mengingat pengalaman pengesahan Omnibus Law pada tahun 2019 yang dilakukan secara tiba-tiba di tengah malam, massa aksi khawatir bahwa pola serupa akan terulang dalam pengesahan RUU TNI. “Kami khawatir, apakah pengesahan RUU bermasalah akan terus terjadi secara diam-diam dan berkelanjutan?” ungkap Nina.
Massa aksi memilih untuk memblokade akses belakang Gedung DPR RI, menganggap pintu depan telah dijaga ketat. Mereka meyakini bahwa dengan memblokir akses belakang, mereka dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait RUU TNI.
Aksi bermalam ini merupakan wujud kekecewaan dan keresahan terhadap sejumlah pasal dalam RUU TNI. Pasal 9 menjadi sorotan utama, karena dianggap memberikan kewenangan berlebihan kepada TNI untuk menindak aksi mogok atau bentrok komunal. Massa aksi menilai bahwa pasal ini berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
Nina menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk terus mengawal dan menolak RUU yang dianggap problematik. “Kami akan terus berjuang selama pemerintah masih berpihak kepada elit dan mengabaikan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Tuntutan Massa Aksi:
Berikut adalah poin-poin tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi:
- Tolak Revisi UU TNI
- Tolak Dwi Fungsi Militer
- Tarik Militer dari Jabatan Sipil dan Kembalikan TNI ke Barak
- Reformasi Institusi TNI
- Bubarkan Komando Teritorial
- Usut Tuntas Korupsi dan Bisnis Militer
Aksi protes ini menjadi sinyal kuat dari masyarakat sipil terhadap proses legislasi yang dinilai kurang transparan dan partisipatif. Desakan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan RUU TNI semakin menguat. Pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat merespons aspirasi masyarakat dengan bijak dan memastikan bahwa RUU TNI yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.