Presiden Prabowo Dorong Deregulasi dan Simplifikasi Izin untuk Industri Padat Karya

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis untuk revitalisasi sektor padat karya, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Arahan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa fokus utama arahan Presiden Prabowo adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan bagi industri padat karya. Sektor ini dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari US$2 miliar dan menyerap hampir 4 juta tenaga kerja.

"Presiden menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku dan kelancaran supply chain bagi industri padat karya. Pemerintah akan berupaya untuk mempermudah dan menyederhanakan proses tersebut, serta melakukan harmonisasi tarif yang diperlukan," ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik dumping barang impor yang merugikan industri dalam negeri. Dumping, yaitu menjual barang di luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga di dalam negeri, akan ditindaklanjuti dengan kebijakan anti-dumping yang sesuai.

Langkah-Langkah Strategis Pemerintah

Untuk mendukung arahan Presiden Prabowo, pemerintah akan mengambil beberapa langkah strategis:

• Deregulasi dan Debirokratisasi: Pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah izin pengembangan industri padat karya, termasuk izin terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
• Satuan Tugas Percepatan: Pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan-kebijakan terkait sektor padat karya.
• Proyek Strategis Nasional (PSN): Pemerintah akan menginisiasi program Proyek Strategis Nasional (PSN) khusus untuk sektor padat karya, dengan tujuan menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan industri.
• Pengamanan Pasar Domestik: Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas dan daya saing pasar domestik.

Dorongan Penyelesaian EU-CEPA

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa (EU). Mengingat Uni Eropa merupakan pasar terbesar bagi produk tekstil Indonesia, dengan pangsa pasar mencapai hampir 30% dari permintaan global. Contoh Vietnam, dengan adanya EU-CEPA ekspor mereka naik 50%.

"Penyelesaian EU-CEPA diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk tekstil Indonesia ke pasar Eropa secara signifikan, sebagaimana yang telah dialami oleh Vietnam setelah menyelesaikan perjanjian serupa," pungkas Airlangga.

Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah optimis sektor padat karya Indonesia dapat kembali bergairah dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan.