Mentan Copot Petinggi Bulog Kalsel Imbas Lambannya Penyerapan Gabah Petani

Maraknya keluhan petani terkait lambannya penyerapan gabah oleh Bulog Kalimantan Selatan (Kalsel) berbuntut panjang. Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, secara tegas menyatakan kekecewaannya dan mengambil tindakan tegas dengan mencopot Dani Satrio dari jabatannya sebagai Pimpinan Wilayah Bulog Kalsel. Pencopotan ini diumumkan menyusul insiden panen raya di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (18/3/2025), di mana Mentan mendengar langsung keluhan para petani yang dirugikan akibat harga gabah yang jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Para petani di Tanah Laut mengeluhkan harga jual gabah yang hanya mencapai Rp 5.300 hingga Rp 5.600 per kilogram, jauh di bawah HPP yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Ketidakmampuan Bulog Kalsel untuk menyerap gabah secara optimal memaksa petani menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga yang merugikan. Hal ini memicu kemarahan Mentan Amran Sulaiman yang menilai kinerja Bulog Kalsel sangat lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan petani.

"Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir," tegas Amran, menyatakan kekecewaannya atas sikap Bulog Kalsel yang lebih memilih menunggu di gudang daripada aktif menyerap gabah di lapangan. Ia menekankan pentingnya Bulog hadir di tengah petani, memastikan harga gabah sesuai HPP dan mencegah petani terjebak dalam kerugian akibat permainan harga oleh tengkulak.

Ketidakmampuan Bulog Kalsel dalam hal lain:

Selain lambannya penyerapan gabah, Bulog Kalsel juga dinilai sulit dihubungi ketika petani membutuhkan informasi terkait penyerapan hasil panen. Kondisi ini semakin memperparah kesulitan yang dialami para petani. Pencopotan Dani Satrio, menurut Mentan, bukan hanya sebagai hukuman, melainkan sebagai langkah strategis untuk melakukan perbaikan sistem dan meningkatkan kinerja Bulog Kalsel ke depannya. Amran menegaskan komitmennya untuk memastikan agar penyerapan gabah berjalan optimal dan petani tidak lagi dirugikan.

"Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata. Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang. Ke depan kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal," pungkas Amran dalam keterangan resminya.

Langkah tegas Mentan ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi seluruh aparat pemerintah agar senantiasa memprioritaskan kepentingan rakyat dan bekerja secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pengawasan ketat terhadap kinerja Bulog di seluruh wilayah Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.