KPK Geledah Kantor Hukum Visi Law Office Terkait Kasus TPPU Mantan Mentan SYL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Visi Law Office, Pondok Indah, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025). Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya penggeledahan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan ini terkait dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) TPPU atas nama tersangka SYL.

Penggeledahan tersebut turut menyasar ruang kerja Rasamala Aritonang, salah satu partner di Visi Law Office yang sebelumnya pernah bertugas sebagai bagian dari tim biro hukum KPK. Meskipun KPK belum merilis informasi detail terkait keterlibatan Rasamala, kehadirannya dalam firma hukum yang juga menaungi mantan Jubir KPK Febri Diansyah dan mantan peneliti ICW, Donal Fariz, membuat penggeledahan ini semakin menarik perhatian publik. Visi Law Office sendiri didirikan pada Oktober 2020, dan Rasamala bergabung pada Januari 2022 setelah menyelesaikan tugasnya di sebuah lembaga negara. Ketiga pendiri sepakat mengganti nama firma hukum dari Visi Integritas Law Office menjadi Visi Law Office, dengan mengusung nilai integritas, kepercayaan, dan keadilan.

Kasus TPPU yang menjerat SYL ini terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Sebelumnya, pada Mei 2024, KPK telah melakukan penyitaan aset-aset SYL dan anak buahnya, termasuk sejumlah kendaraan mewah. Penyitaan tersebut meliputi satu unit mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remot yang ditemukan di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar, serta dua unit kendaraan lainnya di Perum The Orchid, Makassar; satu unit mobil Jimny warna ivory dan satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver. Penyitaan aset-aset tersebut menandakan keseriusan KPK dalam mengungkap aliran dana yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi.

Penggeledahan di kantor Visi Law Office menjadi langkah penting KPK untuk mengungkap lebih lanjut jaringan dan aliran dana terkait kasus TPPU SYL. Hasil penggeledahan dan dokumen-dokumen yang disita akan diteliti dan dianalisa lebih lanjut untuk melengkapi bukti-bukti dalam proses hukum. Publik pun kini menantikan langkah selanjutnya dari KPK dan perkembangan terbaru dari kasus ini, termasuk potensi keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait dengan mantan Menteri Pertanian tersebut.

Proses hukum yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum menjadi kunci penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kepercayaan publik tetap terjaga.