Pemprov DKI Jakarta Segera Cairkan Bansos untuk Lansia, Anak, dan Disabilitas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pencairan dana bantuan sosial (bansos) untuk tiga program unggulannya, yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), akan dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari, dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Jakarta pada Rabu (19/3/2025). Pencairan bansos tersebut akan mencakup tiga bulan sekaligus, yaitu Januari, Februari, dan Maret 2025. Keputusan ini diambil untuk memastikan para penerima manfaat dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang dan tercukupi kebutuhannya.

"Insya Allah, sebelum libur panjang Idul Fitri, kami akan mencairkan bansos KLJ, KAJ, dan KPD untuk tiga bulan sekaligus," tegas Premi Lasari. Besaran bantuan yang akan diterima masing-masing penerima manfaat adalah Rp 300.000 per bulan, sehingga total yang diterima mencapai Rp 900.000. Jumlah penerima bansos tahun ini tercatat sebanyak 219.252 orang, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per September 2024. Rincian penerima manfaat meliputi:

• KLJ: 171.010 penerima
• KAJ: 27.352 penerima
• KPD: 20.890 penerima

Dinsos DKI Jakarta berkomitmen untuk mempertahankan jumlah penerima bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) tahun 2025 agar tidak berkurang dari tahun sebelumnya. "Kami berupaya agar kuota bansos PKD 2025 tetap sebanyak 219.252 orang, sama seperti tahun 2024," tambah Premi. Meskipun demikian, besaran bantuan yang diberikan tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018, di mana setiap penerima mendapatkan Rp 600.000. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan jumlah penerima yang jauh lebih banyak di tahun 2025, yaitu sebanyak 219.252 orang, dibandingkan dengan hanya 28.393 orang pada tahun 2018.

Sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, Dinsos DKI Jakarta telah dan akan terus melakukan verifikasi lapangan. Verifikasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi penerima bansos PKD sebelumnya dan calon penerima baru guna memastikan kelayakan mereka dalam menerima bantuan. Proses verifikasi ini merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos di DKI Jakarta, guna memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerimanya.