Pemerintah Siapkan 60.000 Guru Baru untuk Sekolah Rakyat: Seleksi Ketat dan Pelatihan Intensif Dilancarkan

Proses rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dimulai pada bulan April 2025 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, dalam keterangan pers di Kementerian Sosial pada Rabu (19/3/2025). Rekrutmen ini menargetkan sekitar 60.000 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapatkan penempatan di daerah. Data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah dipetakan berdasarkan wilayah, memastikan penempatan yang efisien dan mengurangi kebutuhan akomodasi bagi para guru baru.

"Efisiensi menjadi prioritas," ujar Prof. Nuh. "Dengan pemetaan yang akurat, para guru dapat ditempatkan di lokasi yang dekat dengan sekolah tujuan, meminimalisir biaya dan waktu perjalanan. Meskipun demikian, kami tetap menyediakan asrama sebagai opsi alternatif." Sistem penempatan yang terencana ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, khususnya bagi Sekolah Rakyat yang membutuhkan tenaga pengajar berkualitas.

Namun, kelulusan PPG bukanlah satu-satunya syarat. Calon guru akan menjalani seleksi tambahan yang tidak hanya mengukur kompetensi akademik, melainkan juga aspek penting lain seperti empati sosial dan kemampuan transformatif. Prof. Nuh menekankan pentingnya kemampuan calon guru dalam membangun kepercayaan diri anak-anak dari latar belakang prasejahtera yang selama ini mungkin merasa terpinggirkan. "Kemampuan akademik semata tidak cukup," tegasnya. "Mereka harus mampu memahami dan merespon kebutuhan emosional anak-anak yang mereka didik."

Setelah proses seleksi, para guru terpilih akan mengikuti pelatihan intensif selama satu bulan pada Mei 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebelum memulai tugas mengajar di awal tahun ajaran baru pada Juli 2025. Pelatihan ini akan mencakup berbagai aspek kependidikan, termasuk strategi pembelajaran yang efektif dan metode pengelolaan kelas yang sesuai untuk siswa Sekolah Rakyat.

Selain guru lulusan PPG, rekrutmen ini juga terbuka bagi daerah yang ingin melakukan perekrutan mandiri dengan kriteria tertentu, serta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah terbukti kompeten dan berminat untuk bertugas di Sekolah Rakyat. Terkait status kepegawaian, Prof. Nuh menjelaskan bahwa para guru akan dikontrak terlebih dahulu, dengan kemungkinan diangkat menjadi ASN sesuai dengan kebijakan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini memberikan fleksibilitas dan ruang untuk evaluasi kinerja sebelum pengangkatan permanen.

Proses rekrutmen ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat. Dengan dukungan pemerintah dan komitmen para guru yang terpilih, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan berdampak bagi masa depan anak-anak Indonesia dari latar belakang prasejahtera.