Kinerja Bulog Kalsel Dipertanyakan, Mentan Copot Pimpinan Wilayah Akibat Harga Gabah Petani Anjlok

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan mencopot Dani Satrio dari jabatannya sebagai Pimpinan Wilayah Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalimantan Selatan. Keputusan ini diambil menyusul keluhan petani yang disampaikan langsung kepada Mentan saat panen raya di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (18/3/2025). Para petani mengeluhkan harga jual gabah mereka yang jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

Pemerintah telah menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Namun, realitas di lapangan menunjukkan harga jual gabah petani di Tanah Laut hanya berkisar antara Rp 5.300 hingga Rp 5.600 per kilogram. Selisih harga yang signifikan ini mengakibatkan kerugian besar bagi para petani yang telah bekerja keras membudidayakan padi. Ketidakmampuan Bulog Kalsel dalam menyerap gabah petani dengan harga HPP menjadi sorotan utama dalam permasalahan ini.

Kekecewaan Mentan Amran Sulaiman terhadap kinerja Bulog Kalsel tampak jelas. Ia menyatakan bahwa Bulog dinilai pasif dan lamban dalam menjalankan tugasnya. Alih-alih turun langsung ke lapangan untuk menyerap gabah petani sesuai HPP, Bulog justru dianggap hanya menunggu di gudang. "Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang," ujar Amran dalam keterangan resminya.

Tidak hanya lamban dalam penyerapan gabah, Bulog Kalsel juga dinilai sulit dihubungi oleh petani yang membutuhkan informasi terkait penyerapan gabah. Kondisi ini semakin memperparah situasi dan menambah beban bagi para petani yang sudah menghadapi kerugian akibat anjloknya harga gabah. Amran menekankan perlunya perbaikan sistem dan tata kelola agar penyerapan gabah dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan bagi petani.

Pencopotan pimpinan Bulog Kalsel bukan semata-mata sebagai sanksi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani. Mentan menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi petani dari kerugian akibat buruknya sistem penyerapan gabah. "Ini nggak bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menyaksikan petani terus dirugikan. Ia menekankan pentingnya tindakan nyata dan perbaikan sistem yang berkelanjutan. "Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata. Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang," tandasnya. Pemerintah akan terus memantau dan memastikan agar penyerapan gabah berjalan optimal ke depannya, demi melindungi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Tindakan yang Diharapkan:

• Peningkatan koordinasi antara Bulog dan petani.
• Pemantauan harga gabah di tingkat petani secara berkala.
• Peningkatan kapasitas dan infrastruktur Bulog dalam menyerap gabah.
• Penegakan aturan terkait HPP gabah.
• Transparansi dalam proses penyerapan gabah.

Permasalahan ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan yang ketat terhadap kinerja lembaga pemerintah dan implementasi kebijakan di lapangan untuk memastikan kesejahteraan petani dan terwujudnya kedaulatan pangan nasional.