130 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki usia 130 hari. Selama periode tersebut, sejumlah kebijakan strategis telah diluncurkan dan sejumlah capaian telah diraih, yang dirangkum dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh pihak Istana Kepresidenan. Buku tersebut memaparkan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kata pengantar buku tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen per tahun hingga 2045, dengan dorongan awal 8 persen pada periode 2025-2029. Target ambisius ini, menurut Presiden Prabowo, akan dicapai melalui penguatan peran pemerintah dalam perekonomian, berlandaskan pada falsafah Ekonomi Pancasila, dan disertai dengan penuntasan kemiskinan hingga nol persen. Tantangan ini, diakui Presiden Prabowo, akan dihadapi di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan dampak krisis perubahan iklim.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, atau yang akrab disapa Uki, menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Ia menjabarkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dirancang dengan pendekatan win-win approach, yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji, yang diklaim memberikan dampak positif yang meluas.

Lebih lanjut, Uki menjelaskan berbagai program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan UMKM dan petani lokal dalam rantai pasok. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan memastikan ketersediaan energi dengan harga terjangkau.

Dalam bidang luar negeri, pemerintahan Prabowo aktif memperkuat diplomasi bebas aktif Indonesia. Keanggotaan Indonesia di BRICS dan upaya percepatan aksesi ke OECD menjadi bukti komitmen tersebut. Uki juga menekankan pentingnya persahabatan Presiden Prabowo dengan berbagai pemimpin negara maju dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan anggota G20.

Pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur, dengan menargetkan peningkatan fasilitas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), peresmian 37 proyek ketenagalistrikan nasional, dan 17 stadion olahraga. Dalam upaya peningkatan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, pemerintah memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan untuk menciptakan satu data kemiskinan nasional, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi tumpang tindih program, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Uki menyimpulkan bahwa berbagai program dan kebijakan yang telah dan akan dijalankan merupakan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Implementasi DTSEN, khususnya, diyakini akan menjadi kunci dalam pencapaian tujuan tersebut, dengan dampak positif terhadap efisiensi anggaran, pengurangan bantuan yang tidak tepat sasaran, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dana bermodal belasan triliunan rupiah dari Danantara Indonesia Sovereign Fund diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, dan menguatkan ekonomi lokal.