Gugatan Praperadilan Berulang Firli Bahuri: Uji Kredibilitas Kepolisian dalam Kasus Dugaan Korupsi

IM57+ Institute menyoroti kegagalan Polda Metro Jaya dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Langkah Firli yang kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk ketiga kalinya guna menggugurkan status tersangka menjadi fokus utama kritik. Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mempertanyakan lambannya penanganan kasus ini oleh kepolisian, termasuk ketidakjelasan mengenai penahanan Firli. Keengganan atau ketidakmampuan untuk melakukan penahanan menimbulkan dugaan manuver terselubung untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kasus ini, menurut Lakso, bukan hanya perkara hukum biasa, melainkan ujian substansial bagi kredibilitas dan kapabilitas kepolisian dalam menyelesaikan kasus korupsi hingga tuntas. Publik pun ikut mengawasi perkembangan kasus ini dengan saksama.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Firli Bahuri terkait dugaan penerimaan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), telah menjadi perhatian nasional. Pembentukan tim khusus untuk menangani kasus korupsi oleh kepolisian seharusnya mampu menuntaskan kasus ini secara cepat dan transparan. Namun, lambannya proses hukum yang tengah berjalan memicu pertanyaan publik terkait efektivitas dan komitmen penegak hukum. Ketidakjelasan tersebut memperkuat kekhawatiran akan adanya perjanjian terselubung di balik gugatan praperadilan yang berulang diajukan Firli. Anindito mendesak agar seluruh pihak mengawasi ketat proses hukum ini guna mencegah potensi kesepakatan gelap yang dapat menggagalkan harapan publik terhadap penyelesaian kasus secara adil dan tuntas. Jika Polda Metro Jaya dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus ini, Anindito bahkan menyarankan KPK untuk mengambil alih investigasi dan proses hukum lebih lanjut untuk menjamin penyelesaian yang transparan dan menyeluruh.

Sejarah gugatan praperadilan yang diajukan Firli mencatat tiga kali permohonan yang diajukan ke PN Jaksel. Permohonan pertama pada 24 November 2023 ditolak. Permohonan kedua diajukan pada 14 Maret 2025. Firli sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 atas dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi dari SYL. Selain dugaan pemerasan, Firli juga terlibat dalam kasus lain terkait pertemuan dengan SYL di lapangan badminton, di mana dia berstatus saksi meskipun kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Pasal yang diterapkan dalam kedua kasus tersebut meliputi Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK. Kompleksitas kasus ini semakin memperkuat perlunya transparansi dan akuntabilitas dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang menyita perhatian publik ini.

Kesimpulannya, kasus Firli Bahuri menjadi cerminan bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia diuji. Kegagalan atau ketidakmampuan kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini secara tuntas akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan ditegakkan.