Sertifikasi Tanah Warga Terdampak Relokasi Pulau Rempang Rampung, 161 SHM Diterbitkan

Proses relokasi warga Pulau Rempang menuju Tanjung Banon memasuki babak baru dengan diterbitkannya 161 Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penerbitan sertifikat ini menandai langkah signifikan dalam memberikan kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah bagi warga yang telah bersedia meninggalkan pulau tersebut untuk pembangunan proyek strategis nasional. Inisiatif ini berawal dari komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang melepaskan sebagian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk kepentingan warga yang direlokasi.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam keterangan resmi pada Rabu (19 Maret 2025), menyatakan bahwa penerbitan SHM ini merupakan hasil kolaborasi multi-lembaga yang menekankan pada akurasi, kecepatan, dan kepastian hukum. Proses sertifikasi dilakukan dengan prioritas tinggi, menghasilkan 161 SHM yang diserahkan kepada warga terdampak. Apresiasi tinggi diberikan kepada BP Batam atas kepeduliannya dalam memastikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat yang direlokasi. Keberhasilan ini juga merupakan buah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kota Batam.

Lebih lanjut, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa komitmen untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah merupakan prioritas utama pemerintah. Kerja sama antar kementerian dan lembaga pemerintah daerah ini bertujuan untuk memastikan transisi relokasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Kehadiran SHM diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi warga yang telah menempati hunian baru di Tanjung Banon. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, turut memberikan pernyataan terkait selesainya proses sertifikasi ini. Beliau mengungkapkan rasa syukur atas terselesaikannya proses ini dan menekankan bahwa kepastian kepemilikan tanah merupakan bagian penting dari keberhasilan program relokasi. Dengan adanya sertifikat ini, warga dapat merasa tenang dan fokus untuk membangun kehidupan baru di lokasi relokasi. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

Proses penerbitan SHM ini bukan hanya sekadar pemberian sertifikat, melainkan juga representasi komitmen pemerintah dalam menjalankan program relokasi secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya kepastian hukum ini, diharapkan program relokasi dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan ini menjadi contoh nyata dari kolaborasi pemerintah dalam memberikan solusi yang komprehensif bagi masyarakat. Hal ini juga memberikan harapan positif bagi program relokasi serupa di masa mendatang.

Rincian Lembaga yang Berperan:

• Kementerian ATR/BPN
• BP Batam
• Kemenko IPK
• Kementerian Transmigrasi
• Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
• Pemerintah Kota Batam