Pemerintah Genjot Investasi Lewat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kerjasama Internasional

Pemerintah Genjot Investasi Lewat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kerjasama Internasional

Pemerintah Indonesia tengah fokus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai strategi utama untuk menarik investasi domestik dan asing. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menjelaskan beberapa KEK prioritas yang akan dikembangkan secara intensif. Salah satu contoh nyata adalah rencana investasi senilai Rp16 triliun di KEK Batang dari kerjasama Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan Provinsi Fujian, Tiongkok. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping, dan akan diresmikan dalam kunjungan Presiden ke lapangan pada Kamis mendatang.

Selain KEK Batang, pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan KEK Nongsa Digital Park di Batam dengan rencana perluasan untuk menampung pembangunan beberapa pusat data. KEK Singhasari juga terus dikembangkan, dengan kehadiran King's College London yang telah beroperasi dan rencana pendirian Queen Mary University of London serta Imperial College London. Pengembangan KEK-KEK ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan:

Menko Airlangga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang positif. Inflasi hingga Februari 2025 tetap rendah, dengan inflasi inti sebesar 2,48% (yoy). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level optimis (126,4), dan Purchasing Managers' Index (PMI) menunjukkan kondisi ekspansif (53,6). Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukan tren positif, masing-masing sebesar 10,3% dan 5,51% di Januari 2025. Cadangan devisa pun masih terjaga pada level yang tinggi.

Beberapa sektor ekonomi unggulan juga menunjukkan kinerja positif, antara lain makanan dan minuman, logam dasar, tekstil dan pakaian jadi, serta mesin dan perlengkapan. Neraca ekspor juga tumbuh positif, menghasilkan surplus neraca perdagangan. Kondisi fundamental perekonomian Indonesia dinilai masih sangat baik.

Peningkatan Penyaluran KUR dan Negosiasi Perjanjian Internasional:

Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan untuk meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor-sektor produktif. Realisasi KUR periode Agustus 2015 - 31 Desember 2024 menunjukkan penyaluran terbesar pada sektor perdagangan (46,4%), diikuti pertanian (29,9%), industri (7,6%), dan perikanan (1,7%). KUR juga telah disalurkan sebesar Rp2,3 triliun untuk 152.167 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja magang. Ke depan, akan dilakukan revisi Keppres mengenai KUR dan pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Produktif yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah juga aktif dalam negosiasi perjanjian internasional. Proses negosiasi dengan OECD terus berlanjut, dengan pengiriman initial memorandum dan rencana pertemuan pada Juni 2025. Kerja sama IEU-CEPA juga hampir rampung, tinggal menyelesaikan dua isu utama yaitu bea ekspor dan perizinan impor. Sidang komite bersama Indonesia dan Rusia akan digelar pada 14-15 April 2025 untuk merumuskan Eurasia Economic Union FTA, dan ditargetkan principle agreement-nya akan ditandatangani pada kunjungan Presiden ke Rusia di Juni 2025.

Terakhir, pemerintah juga tengah memproses aksesi ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), yang diharapkan dapat membuka akses pasar ke Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris, serta memberikan keuntungan berupa penurunan tarif dan standar yang menguntungkan bagi Indonesia.