Gejolak Pasar Modal dan Kebijakan Fiskal: Sri Mulyani Bantah Isu Pengunduran Diri di Tengah Anjloknya IHSG

Di tengah gejolak pasar modal yang ditandai dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga memicu trading halt, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tegas membantah isu pengunduran dirinya dari Kabinet. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh beliau dalam Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). "Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur," tegas Sri Mulyani. Ia menekankan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keuangan negara dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kinerja APBN, menurutnya, merupakan pilar krusial bagi keberhasilan pembangunan nasional dan kepercayaan publik. Komitmen ini diutarakan sebagai respon terhadap spekulasi yang beredar di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Anjloknya IHSG hingga 5 persen pada Selasa (18/3/2025) telah memicu trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), peristiwa pertama sejak pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menganalisis bahwa penurunan tajam ini disebabkan oleh melemahnya kondisi ekonomi nasional, yang membuat investor enggan menempatkan dana pada instrumen berisiko tinggi. Wijayanto menunjuk hasil APBN Februari yang kurang menggembirakan dan outlook fiskal yang berat pada tahun 2025 sebagai faktor utama. Sementara itu, Managing Director Research and Digital Production PT Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menyoroti beberapa saham yang masih memiliki prospek cerah di tengah tekanan pasar, seperti Indofood CBP (ICBP), Sumber Alfaria Trijaya (AMRT), dan Japfa Comfeed Indonesia (JPFA), yang dinilai memiliki permintaan kuat dan relatif stabil.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan suntikan dana segar berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN): PT Virama Karya, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya. Ketiga BUMN tersebut akan bertransformasi menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa PMN ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ketiga perusahaan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor-sektor strategis.

Terakhir, pemerintah juga tengah berupaya menyelesaikan permasalahan terkait aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan bahwa pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Situasi ini menekankan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tekanan berbagai faktor internal dan eksternal.

Kesimpulan: Anjloknya IHSG dan berbagai isu ekonomi lainnya menciptakan dinamika yang kompleks. Pernyataan Sri Mulyani yang membantah isu pengunduran diri, bersamaan dengan langkah-langkah pemerintah dalam menyuntikkan PMN ke BUMN dan menangani permasalahan ormas yang meminta THR, menggambarkan respon pemerintah terhadap situasi yang penuh tantangan. Keberhasilan pemerintah dalam mengelola situasi ini akan menjadi penentu penting bagi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.