Pemulihan Penerimaan Pajak dan Dampaknya terhadap IHSG

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi terkait kinerja penerimaan pajak dan dampaknya terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025). Setelah mengalami penurunan signifikan sebesar 30 persen secara tahunan pada akhir Februari 2025, penerimaan pajak menunjukkan tren pemulihan yang signifikan pada pertengahan Maret. Berdasarkan data hingga 17 Maret 2025, penerimaan pajak bruto tercatat tumbuh sebesar 6,6 persen. Kondisi ini menandai perubahan drastis dari posisi negatif 3,8 persen yang tercatat pada akhir Februari.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada bulan Februari disebabkan oleh klaim restitusi pajak yang cukup besar akibat kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2024. Kelebihan pembayaran pajak tersebut diklaim kembali pada Januari dan Februari 2025, yang mengakibatkan penurunan penerimaan negara sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, ia menekankan bahwa situasi ini bersifat sementara dan tidak akan berdampak pada tren penerimaan pajak di masa mendatang. Pemerintah optimistis bahwa pemulihan ini akan berlanjut dan memberikan sentimen positif bagi pasar modal.

Penjelasan tersebut disampaikan menyusul peristiwa penghentian sementara perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada siang hari, akibat penurunan IHSG hingga 5 persen. Beberapa analis dan ekonom mengaitkan penurunan IHSG dengan kinerja APBN 2025 yang awalnya menunjukkan tren negatif. Sri Mulyani berupaya meredam kekhawatiran pasar dengan menjelaskan secara rinci penyebab penurunan penerimaan pajak dan meyakinkan bahwa situasi tersebut tidak akan berulang. Ia berharap klarifikasi ini dapat menenangkan pasar dan investor.

Analisis Pasar Saham:

Sebelumnya, Maximilianus Nicodemus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menuturkan bahwa pelemahan IHSG dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap kinerja APBN yang negatif di awal tahun. Penurunan penerimaan pajak sebesar 30 persen pada akhir Februari dan pelebaran defisit APBN mengakibatkan pemerintah harus meningkatkan penerbitan utang. Hal ini menyebabkan peningkatan utang negara hingga 44,77 persen pada Januari 2025. Kenaikan utang tersebut memicu kekhawatiran akan meningkatnya risiko fiskal, mendorong investor untuk mencari instrumen investasi yang lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil, seperti obligasi, dibandingkan saham.

Sri Mulyani berharap klarifikasi ini dapat memperbaiki persepsi pasar dan investor terhadap kinerja APBN dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan penerimaan pajak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

Kesimpulan:

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertujuan untuk menjelaskan fluktuasi penerimaan pajak dan memberikan keyakinan bahwa kondisi tersebut tidak akan berdampak jangka panjang. Pemulihan penerimaan pajak pada Maret 2025 diharapkan dapat memulihkan kepercayaan investor dan memberikan sentimen positif bagi IHSG. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola APBN secara efektif.