Pengawasan Distribusi Minyakita dan Ketersediaan Bahan Pokok di Kalimantan Selatan

Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (18/03/2025) – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dengan fokus utama pada pengawasan distribusi Minyakita dan stabilitas harga bahan pokok. Kunjungan yang bersifat inspeksi mendadak (sidak) ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan aksesibilitas komoditas penting bagi masyarakat, serta mencegah praktik-praktik curang yang merugikan konsumen. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Amran didampingi oleh tim Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, menandakan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pengawasan yang dilakukan meliputi pengecekan langsung di sejumlah pasar tradisional dan modern di Banjarbaru. Fokus utama adalah memastikan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah untuk Minyakita, serta mendeteksi potensi penimbunan, manipulasi takaran, dan praktik penjualan di atas HET. Menteri Amran menekankan komitmennya untuk menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga pasar. "Kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses yang mudah terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. Praktik curang yang merugikan masyarakat tidak akan ditoleransi," tegas Menteri Amran dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Menteri Amran menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi distribusi dan harga bahan pokok. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan setiap indikasi pelanggaran, seperti penjualan Minyakita dengan takaran yang tidak sesuai atau lonjakan harga bahan pokok yang tidak wajar. Laporan tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang efektif. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kalsel, Kombes Adam Erwindi, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Polda Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran bahan pokok melalui patroli rutin di pasar-pasar, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggar aturan. "Satgas Pangan Polda Kalsel akan terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di Kalsel, dan mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Kombes Adam.

Hasil sidak di Banjarbaru menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi praktik curang yang signifikan terkait Minyakita maupun lonjakan harga bahan pokok secara umum. Namun, pengawasan dan kewaspadaan tetap harus dijaga untuk mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan ketersediaan dan aksesibilitas bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan.

Kesimpulan:

Kegiatan sidak ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Polda Kalsel menjadi kunci keberhasilan dalam mengawasi distribusi Minyakita dan mencegah praktik-praktik curang. Partisipasi aktif masyarakat melalui pelaporan setiap indikasi pelanggaran juga sangat penting untuk mendukung upaya ini.