Penanganan Darurat Longsor Srengseng Sawah: Pemkot Jaksel Pasang Kayu Dolken, Tunggu Turap Permanen dari BBWSCC
Penanganan Darurat Longsor di Srengseng Sawah: Langkah Cepat Pemkot Jakarta Selatan
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) bergerak cepat merespon kejadian longsor yang memutus akses jalan di Jalan H. Shibi, Srengseng Sawah, Jagakarsa pada Rabu dini hari, 5 Maret 2025. Sebagai respon cepat atas bencana tersebut, langkah sementara berupa pemasangan kayu dolken untuk menahan tanah longsor telah dilakukan. Selain itu, guna mencegah perluasan dampak longsor dan melindungi area yang terdampak, terpal plastik juga dipasang dan diikatkan dengan menggunakan kayu dolken yang telah terpasang sebelumnya. Langkah ini merupakan upaya darurat untuk memastikan keselamatan warga dan meminimalisir dampak lebih lanjut hingga penanganan permanen dapat dilaksanakan.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Santo, menjelaskan bahwa pemasangan kayu dolken ini merupakan tindakan sementara untuk mencegah perluasan longsor. Ia menekankan bahwa penanganan jangka panjang, khususnya pembangunan turap permanen, berada di luar kewenangan Pemkot Jaksel. "Untuk penanganan darurat, kami pasang dolken," ujar Santo saat dihubungi Selasa (18/3/2025). "Penanganan selanjutnya akan ditangani oleh Kementerian terkait." Pemkot Jaksel telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan permohonan penanganan permanen kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), pihak yang berwenang untuk membangun turap permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peran BBWSCC dalam Penanganan Jangka Panjang
Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, mengonfirmasi bahwa kewenangan untuk membangun turap permanen sebagai solusi jangka panjang berada di bawah tanggung jawab BBWSCC. Pemkot Jaksel, tegasnya, hanya bertanggung jawab atas penanganan darurat. "Kami di tingkat kota hanya melakukan tindakan darurat, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh BBWSCC," ungkap Munjirin dalam keterangan resmi pada Selasa (18/3/2025). Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani bencana alam, khususnya dalam memastikan kelanjutan proyek infrastruktur untuk pencegahan bencana di masa mendatang.
Insiden longsor tersebut mengakibatkan terputusnya akses jalan menuju beberapa rumah warga. Sebagai solusi sementara sebelum penanganan permanen terlaksana, warga setempat terpaksa membangun jembatan darurat untuk dapat kembali mengakses rumah mereka. Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah rawan bencana untuk mencegah kejadian serupa dan meminimalisir dampaknya terhadap masyarakat.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Jaksel, meskipun bersifat sementara, menunjukkan respon cepat dan komitmen dalam melindungi warganya. Namun, koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah sangatlah krusial untuk memastikan penanganan bencana yang efektif dan berkelanjutan, termasuk penyelesaian pembangunan turap permanen oleh BBWSCC sebagai solusi jangka panjang.
Berikut poin-poin penting penanganan longsor:
- Pemasangan kayu dolken dan terpal sebagai tindakan darurat.
- Surat resmi telah dikirim ke Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta untuk diteruskan ke BBWSCC.
- Pembangunan turap permanen menjadi tanggung jawab BBWSCC.
- Warga membangun jembatan darurat sebagai akses sementara.
- Koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi kunci penanganan yang efektif.