Anggota Komisi I DPR Tuntut Transparansi Penyelidikan Penembakan Tiga Polisi oleh Oknum TNI di Lampung

Tragedi penembakan tiga anggota kepolisian di Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI, telah menimbulkan gelombang keprihatinan dan tuntutan keadilan yang meluas. Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, dengan tegas mengecam aksi brutal tersebut dan mendesak agar proses penyelidikan dan penegakan hukum dilakukan secara transparan, independen, dan adil. Kehilangan nyawa tiga anggota Polri merupakan pukulan telak bagi penegakan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum, serta memastikan peristiwa ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Farah menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum dalam mengungkap kasus ini. Kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya TNI dan Polri, sangat bergantung pada ketegasan dan transparansi dalam proses hukum. Proses investigasi harus melibatkan pihak independen untuk menjamin objektivitas dan mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat mengaburkan fakta. Keterlibatan pihak independen ini krusial untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini juga untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Lebih lanjut, Farah menegaskan pentingnya transparansi informasi kepada publik. Setiap perkembangan dalam proses investigasi, mulai dari penangkapan pelaku hingga proses peradilan, harus diinformasikan secara berkala kepada masyarakat. Transparansi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat, serta memastikan publik mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau proses penegakan hukum dan memastikan keadilan dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Selain menuntut keadilan hukum, Farah juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada keluarga korban, termasuk perlindungan, bantuan psikologis, dan dukungan finansial. Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara atas kerugian yang dialami keluarga korban akibat tindakan brutal oknum TNI tersebut. Kehilangan anggota keluarga merupakan duka yang mendalam, dan negara berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka melalui masa sulit ini.

Sementara itu, Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar membenarkan penangkapan oknum TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan. Pelaku saat ini ditahan di Denpom Lampung. Meskipun demikian, Kapendam masih enggan untuk memberikan informasi lebih detail terkait identitas pelaku dan jumlah oknum TNI yang terlibat. Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil investigasi yang menyeluruh dan transparan.

Proses hukum harus tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan internal di tubuh TNI dan Polri, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak tegas tanpa pandang bulu. Keadilan harus ditegakkan, dan kepercayaan publik harus dipulihkan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas seluruh anggota TNI dan Polri.

• Komitmen DPR untuk mengawal kasus ini sampai tuntas.
• Pentingnya dukungan psikologis dan finansial bagi keluarga korban.
• Urgensi transparansi dalam setiap tahapan investigasi.
• Tuntutan pertanggungjawaban pelaku dan pihak yang bertanggung jawab.
• Peran serta masyarakat dalam mengawal proses hukum agar tetap berjalan adil dan transparan.