Implementasi WFA: Efektivitas Pengurangan Kemacetan Mudik Tergantung Partisipasi Sektor Swasta

Kebijakan flexible work arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) yang akan diterapkan pemerintah bagi ASN, lembaga, dan BUMN mulai H-7 Lebaran 2025 mendatang, menuai sorotan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi kemacetan arus mudik jika tidak diimbangi dengan partisipasi aktif sektor swasta. Huda menekankan bahwa jumlah pegawai swasta jauh lebih besar dibandingkan ASN dan pegawai BUMN, sehingga kontribusi WFA dari sektor publik terhadap penurunan volume kendaraan di jalan raya akan relatif terbatas.

"Keberhasilan WFA dalam mengurangi kemacetan mudik sangat bergantung pada keterlibatan sektor swasta," tegas Huda dalam wawancara dengan media, Senin (3/3/2025). Ia memproyeksikan bahwa perusahaan swasta, dengan infrastruktur dan manajemen yang lebih adaptif, bahkan berpotensi menerapkan WFA lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Kemampuan adaptasi sektor swasta yang lebih tinggi ini menjadi faktor kunci yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan lanjutan.

Huda menyarankan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi lapangan sebelum mengeluarkan kebijakan WFA bagi sektor swasta. Pemerintah perlu menganalisis seberapa besar partisipasi swasta dalam menerapkan WFA menjelang Lebaran. Jika partisipasi tersebut tinggi, maka penerbitan kebijakan WFA untuk swasta dapat ditinjau kembali. Namun, jika partisipasinya rendah, maka pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang komprehensif dan memacu keterlibatan sektor swasta dalam program WFA.

"Pemerintah perlu melakukan survei dan pemetaan yang akurat untuk mengetahui tingkat kesiapan dan penerapan WFA di perusahaan swasta," imbuh Huda. Kajian tersebut harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kemampuan manajemen dalam mengatur kerja jarak jauh, dan kesediaan karyawan untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya telah mengimbau perusahaan swasta untuk turut menerapkan WFA guna mendukung upaya mengurangi kemacetan mudik. Ia berharap dengan adanya penyebaran lokasi kerja, pengaturan arus mudik akan menjadi lebih efektif. Namun, harapan tersebut baru akan terwujud jika sektor swasta turut serta secara massif dalam program WFA.

Kesimpulannya, keberhasilan program WFA dalam mengurangi kemacetan arus mudik bukan hanya terletak pada penerapan kebijakan di sektor publik, tetapi lebih bergantung pada partisipasi yang luas dan komprehensif dari sektor swasta. Pemerintah perlu mengembangkan strategi yang tepat, termasuk insentif dan dukungan, untuk mendorong sektor swasta turut serta dalam program ini dan memastikan keberhasilannya dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas selama periode mudik Lebaran.