Penembakan Tiga Polisi di Way Kanan: SETARA Institute Desak Penegakan Supremasi Hukum

Penembakan Tiga Polisi di Way Kanan: SETARA Institute Desak Penegakan Supremasi Hukum

Tragedi penembakan tiga anggota kepolisian Polres Way Kanan, Lampung, yang terjadi saat penggerebekan perjudian sabung ayam, telah mengecam publik dan memicu keprihatinan mendalam. Kejadian yang mengakibatkan tewasnya tiga polisi akibat tembakan di bagian kepala ini, menurut SETARA Institute, merupakan bukti nyata lemahnya supremasi hukum dan perlunya tindakan tegas untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa, 18 Maret 2025, mengutuk keras tindakan brutal tersebut.

Hendardi menekankan bahwa peristiwa ini bukan hanya sekadar kasus kriminal biasa, melainkan representasi dari sistem penegakan hukum yang perlu diperbaiki secara fundamental. Menurutnya, kejadian ini merupakan konsekuensi dari budaya impunitas dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang kerap terjadi, khususnya di kalangan oknum aparat. “Tindakan kekerasan, terlebih yang mengakibatkan hilangnya nyawa, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum, tanpa pandang bulu,” tegas Hendardi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tindakan penembakan tersebut, yang dilakukan oleh oknum TNI yang telah diamankan, tidak terkait dengan tugas kemiliteran dan harus diproses secara hukum pidana.

SETARA Institute mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan Polda Lampung diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengungkapan fakta dan memastikan keadilan bagi para korban. Selain itu, SETARA Institute juga menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap motif di balik penembakan tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang menghalangi proses penyelidikan. Peristiwa ini, menurut Hendardi, menunjukkan celah kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan internal di tubuh aparat keamanan, yang perlu segera diperbaiki.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan pelatihan internal di instansi penegak hukum. Apakah prosedur operasional standar (SOP) dalam penggerebekan telah dijalankan sesuai aturan? Apakah ada kegagalan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang mengakibatkan tragedi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui investigasi yang komprehensif dan transparan. SETARA Institute menekankan perlunya reformasi struktural dalam sistem penegakan hukum untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Secara spesifik, SETARA Institute menyerukan beberapa hal penting:

  • Proses hukum yang adil dan transparan: Pelaku harus diproses melalui jalur hukum pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada ruang untuk impunitas.
  • Investigasi yang komprehensif: Penelitian yang independen dan menyeluruh diperlukan untuk mengungkap semua fakta dan motif di balik penembakan tersebut.
  • Reformasi penegakan hukum: Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh di tubuh penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara.
  • Peningkatan koordinasi antar lembaga: Pentingnya koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif antara Kepolisian dan TNI untuk mencegah konflik dan menjaga keamanan publik.
  • Perhatian terhadap keluarga korban: Pemerintah perlu memberikan dukungan dan perhatian yang layak kepada keluarga korban.

Kejadian ini merupakan tragedi yang menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dan profesionalisme dalam penegakan hukum. SETARA Institute berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.