Tuntutan Hukuman Mati Atas Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

Pengadilan Negeri Kabanjahe, Sumatera Utara, menyaksikan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap tiga terdakwa kasus pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Adil Matogu Franky Simarmata, JPU Gus Irwan Marbun menuntut hukuman mati bagi Bebas Ginting alias Bulang, Yunus Syahputra Tarigan, dan Rudi Sembiring. Tuntutan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan dikaji sepanjang proses penyidikan dan persidangan.

JPU menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1. Bukti-bukti yang diajukan, mulai dari keterangan saksi, hasil penyitaan barang bukti, hingga rangkaian kronologi kejadian, kuat menunjukkan adanya perencanaan dan kesengajaan dalam aksi pembakaran tersebut. Menurut JPU, ketiga terdakwa telah merencanakan aksi tersebut sebelum eksekusi, menunjukkan niat jahat yang terencana dan terstruktur. Proses pembakaran rumah wartawan tersebut bukan hanya tindakan kriminal biasa, melainkan tindakan yang terencana dan bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Meskipun korban selamat dari insiden tersebut, namun potensi hilangnya nyawa menjadi pertimbangan utama dalam tuntutan hukuman mati yang diajukan JPU.

Detail Tuntutan dan Pertimbangan Hukum

Dalam persidangan, JPU Gus Irwan Marbun secara detail memaparkan berbagai bukti dan pertimbangan hukum yang mendasari tuntutan hukuman mati. Beliau menekankan bahwa tuntutan tersebut merujuk pada pasal primer dalam dakwaan pertama, mengingat beratnya perbuatan para terdakwa dan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tersebut. Pertimbangan hukum yang diutarakan JPU meliputi:

• Perencanaan yang Matang: Bukti-bukti menunjukkan adanya perencanaan yang matang sebelum aksi pembakaran dilakukan. Hal ini memperkuat unsur kesengajaan dan menunjukkan niat jahat para terdakwa.
• Pelanggaran Hak Asasi: Pembakaran rumah wartawan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan pers dan keamanan jurnalis. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di tengah masyarakat.
• Preseden Buruk: Jika terdakwa tidak dihukum berat, maka akan menjadi preseden buruk bagi pelaku kejahatan serupa di masa mendatang. Hukuman mati dianggap perlu untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal serupa.

JPU dalam tuntutannya juga menambahkan bahwa para terdakwa harus tetap ditahan selama proses hukum berjalan. Putusan akhir atas tuntutan ini akan ditentukan oleh majelis hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa. Sidang selanjutnya akan berfokus pada pembelaan para terdakwa dan replik-duplik sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan.

Proses hukum ini menjadi perhatian publik dan para jurnalis, khususnya terkait penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap jurnalis dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia. Publik menantikan keputusan majelis hakim dan berharap agar keadilan dapat ditegakkan secara adil dan proporsional.