Anggota DPD RI Kecam Pembunuhan Sales di Aceh Utara, Tuntut Transparansi dan Evaluasi Penggunaan Senjata Api TNI AL
Kecaman Keras atas Pembunuhan Sales oleh Oknum TNI AL di Aceh Utara
Dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Aceh, Azhari Cage dan Sudirman Haji Uma, mengecam keras tindakan keji oknum TNI Angkatan Laut (AL) berinisial DI yang diduga membunuh seorang sales, Hasfiani, warga Kabupaten Aceh Utara. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di kawasan Gunung Salak. Peristiwa yang terjadi di bulan Ramadhan ini dinilai sebagai tindakan biadab dan tidak manusiawi oleh kedua senator tersebut. Azhari Cage, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas kejadian tersebut. Ia menekankan perlunya penanganan kasus ini secara transparan dan adil, serta mendesak agar Mabes TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penggunaan senjata api oleh prajuritnya.
Kedua senator tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan ini bukan hanya sebuah kasus kriminal biasa, melainkan sebuah tragedi yang menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Aceh, mengingat peristiwa tersebut membangkitkan ingatan akan konflik masa lalu. Mereka mendesak agar pihak berwenang memberikan hukuman setimpal kepada pelaku, guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Penekanan pada transparansi proses hukum sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Desakan Evaluasi dan Transparansi Proses Hukum
Sudirman Haji Uma, yang juga menjabat sebagai anggota Komite I DPD RI, turut menyoroti meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Ia menilai bahwa kasus di Aceh Utara ini menambah daftar panjang kasus kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil. Haji Uma secara tegas meminta Panglima TNI untuk melakukan evaluasi serius terhadap keahlian dan perilaku prajuritnya. Ia menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan pelatihan yang lebih ketat dalam penggunaan senjata api, demi mencegah tragedi serupa terulang kembali.
Haji Uma juga mendesak agar Mahkamah Militer menjatuhkan hukuman maksimum kepada pelaku, sebagai bentuk efek jera dan penegakan keadilan. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat sipil. Lebih lanjut, kedua senator sepakat bahwa transparansi dalam proses hukum menjadi kunci utama dalam penyelesaian kasus ini dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
Tuntutan Utama:
- Penyelidikan dan proses hukum yang transparan dan adil terhadap pelaku.
- Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api oleh prajurit TNI AL.
- Peningkatan pengawasan dan pelatihan yang lebih ketat bagi prajurit TNI.
- Hukuman maksimal bagi pelaku untuk memberikan efek jera.
- Perlindungan dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.
Kasus ini menjadi sorotan penting dan menuntut respon serius dari pihak berwenang dalam memastikan keamanan dan keadilan bagi masyarakat Aceh.