Kasus Korupsi Migas Pertamina: Ancaman terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menangani kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina, anak perusahaannya (subholding), dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023. Kasus ini, menurut Kejagung, bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun pada tahun 2023 saja, merupakan bukti nyata betapa besarnya dampak negatif dari praktik korupsi ini terhadap perekonomian nasional.

Kapuspenkum Kejagung, Hari Siregar, menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini menjadi momentum penting untuk menegakkan hukum dan memperbaiki tata kelola perusahaan, khususnya di sektor migas. Kejagung tidak hanya fokus pada penindakan represif, melainkan juga pada upaya restoratif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Proses penghitungan kerugian negara masih berlangsung, namun angka sementara yang telah terungkap menunjukkan besarnya potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi ini.

Bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi di sektor migas ini sangat signifikan. Gangguan pasokan dan lonjakan harga energi nasional merupakan dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat luas. Lebih lanjut, daya saing industri nasional terancam, inflasi meningkat, dan stabilitas ekonomi nasional menjadi rentan. Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat menjadi korban dari tindakan koruptif yang merajalela.

Sampai saat ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keenam tersangka merupakan petinggi di beberapa subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya berasal dari pihak swasta. Daftar tersangka tersebut meliputi:

• Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
• Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
• Yoki Firnandi (YF), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
• Agus Purwono (AP), VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
• Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
• Edward Corne (EC), VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
• Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa
• Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
• Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa depan, demi menjaga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.