Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Nasionalis, Progresif, dan Berorientasi Kerakyatan

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) memberikan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menilai kebijakan-kebijakan tersebut berwatak nasionalis, progresif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa transformasi bangsa yang dicanangkan pemerintah tidak hanya menyasar aspek suprastruktur seperti politik dan budaya, namun juga merombak basis struktur ekonomi-politik secara fundamental.

Agus Jabo menjelaskan bahwa langkah-langkah pemerintah diarahkan untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan ekonomi, de-industrialisasi, praktik rente dan ekstraksi sumber daya yang tidak efisien dan koruptif, serta kesenjangan ekonomi yang ekstrem. Tujuannya adalah membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, terindustrialisasi, produktif, efisien, dan sejahtera. Ia menuturkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah secara tegas berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945, bukan sekadar kumpulan kebijakan yang terpisah, melainkan sistem terintegrasi yang saling berkaitan dan membentuk corak perkembangan masyarakat Indonesia.

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan positif adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut Agus Jabo, BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mengkonsolidasikan modal untuk pembangunan nasional. Dengan mengelola aset senilai lebih dari 14 ribu triliun rupiah, BPI Danantara diharapkan menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menahan 100 persen Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama minimal satu tahun di perbankan dalam negeri juga mendapat pujian. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju yang signifikan dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang hanya mewajibkan penyimpanan 30 persen DHE di dalam negeri selama tiga bulan. Agus Jabo berpendapat bahwa kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilitas mata uang, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan meningkatkan impor modal. Ia bahkan menyarankan agar ke depannya, penyimpanan 100 persen DHE di bank dalam negeri tanpa batas waktu dapat dipertimbangkan untuk hasil yang lebih optimal.

Pemerintah juga berkomitmen membangun koperasi dan pergudangan di 70 ribu desa dengan menggunakan dana desa, serta memperbaiki 330 ribu sekolah dan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa. Semua ini, menurut Agus Jabo, merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kebijakan ekonomi yang tepat dan kepemimpinan nasional yang kuat. Kebijakan ekonomi yang tepat, tambahnya, harus berfokus pada peningkatan produktivitas rakyat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, pemberantasan korupsi, dan pembatasan eksploitasi kapitalisme yang menyebabkan kesenjangan sosial.

Perlu dicatat bahwa berita tersebut juga menyinggung pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah dan perbaikan berita acara rekapitulasi di dua daerah, namun hal ini tidak dijelaskan secara detail dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran. Informasi tersebut tampaknya berasal dari sumber berita yang berbeda dan hanya disebut secara sepintas dalam konteks berita asli. Oleh karena itu, informasi terkait PSU dan perbaikan berita acara tersebut tidak disertakan dalam penulisan ulang ini untuk menjaga konsistensi dan fokus pada kebijakan ekonomi.