Penguatan Kompetensi Digital Polri: Tangkal Ancaman Siber dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB), Purwadi Arianto, menekankan urgensi peningkatan kompetensi digital di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada seminar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025). Wamenpan RB menyoroti tantangan siber yang semakin kompleks dan dinamis, baik di tingkat nasional maupun global, yang menuntut kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut.

Purwadi Arianto memaparkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-13 sebagai negara dengan angka kebocoran data dan akun digital tertinggi. Kondisi ini, menurutnya, menempatkan Polri pada posisi yang sangat vital dalam pencegahan dan mitigasi dampak negatif dari kejahatan siber. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polri, khususnya yang memiliki talenta digital, menjadi mutlak diperlukan. Bukan hanya di tingkat institusional, peningkatan kapasitas juga harus dilakukan secara personal untuk memastikan setiap personel Polri mampu menghadapi dinamika ancaman siber yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Wamenpan RB mendorong Polri untuk memperkuat penguasaan teknologi guna mendukung penegakan hukum dan pelayanan publik berbasis elektronik. Sejalan dengan era pemerintahan digital, pelayanan publik diharapkan terintegrasi secara digital, sehingga menuntut Polri untuk adaptif dan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. Namun, di tengah modernisasi teknologi, Purwadi Arianto mengingatkan pentingnya mengedepankan aspek kemanusiaan dalam setiap pelayanan kepolisian. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa penegakan hukum tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

"Polisi humanis menjadi keharusan di era sekarang," tegas Purwadi Arianto. "Pendekatan yang empatik dan memahami kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Ingatlah bahwa polisi sipil adalah pelayan masyarakat, dan tugasnya berorientasi pada harapan masyarakat."

Senada dengan Wamenpan RB, Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Dadang Hartanto, juga mengakui pentingnya keamanan siber sebagai prioritas utama Polri. Irjen Dadang Hartanto menambahkan bahwa implementasi digital government yang baik dan diawasi dengan ketat menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat dalam implementasi sistem pemerintahan digital untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan ancaman siber.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kompetensi digital Polri tidak hanya akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kejahatan siber, tetapi juga akan memperkuat peran Polri dalam mendukung program transformasi digital nasional. Dengan kompetensi digital yang mumpuni, Polri dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan siber dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di era digital.

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polri di bidang digital.
• Pencegahan dan mitigasi kejahatan siber.
• Penguasaan teknologi untuk penegakan hukum dan pelayanan publik.
• Pentingnya polisi humanis dalam membangun kepercayaan publik.
• Implementasi digital government yang aman dan efisien.