Pramono Anung: Pelantikan Pejabat Definitif Pemprov DKI Jakarta Pasca Lebaran 2025

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan seluruh pejabat yang saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dilantik menjadi pejabat definitif setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025. Ia telah melaporkan rencana ini kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses penentuan pejabat definitif ini, menurut Pramono Anung, akan dilakukan secara selektif dan melibatkan komunikasi intensif secara langsung dengan para calon pejabat. Bukan sekadar formalitas, Gubernur menekankan pentingnya diskusi mendalam one-on-one dengan setiap calon, khususnya para kepala dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan visi kepemimpinan dengan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya kepala dinas, wawancara langsung juga akan diterapkan kepada lurah, ketua RW, dan ketua RT, menunjukkan komitmen Gubernur dalam proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

"Saya akan menggunakan sepenuhnya ASN yang ada di pemerintah Jakarta. Sepenuhnya, saya tanya satu per satu, semua kepala dinas harus pernah diskusi dengan saya one-on-one di meja saya," tegas Pramono Anung. Ia pun menekankan pentingnya memiliki mimpi dan visi bagi setiap pejabat, mengingatkan bahwa karir dan kesempatan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi tetap terbuka bagi mereka yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi. "Pak Lurah bermimpi menjadi wali kota. Yang dulu bermimpi menjadi kepala dinas, camat, hingga wali kota, itu bisa terjadi. Maka mimpi itu harus dibuat dan dibangun," tambahnya.

Pengalaman Pramono Anung selama 10 tahun sebagai sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) menjadi bekal berharga dalam proses seleksi ini. Ia yakin mampu mengenali calon pejabat yang tepat dan pantas menduduki jabatannya, seseorang yang bukan hanya kompeten tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap kesejahteraan bawahan. Kepemimpinan yang adil dan responsif terhadap permasalahan di lapangan menjadi prioritas utama dalam penentuan pejabat definitif ini. "Saya ini kan lama sebagai sekretaris TPA 10 tahun, tim penilai akhir. Sehingga saya tahu siapa yang cocok, pantas, dan sebagainya. Bahkan, yang namanya pemimpin itu harus hadir ketika anak buahnya diperlakukan tidak adil," jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa status Plt tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau menjadi celah untuk intervensi birokrasi. Ia berharap proses pelantikan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan tim yang solid, berdedikasi, dan mampu bekerja sama dengan penuh semangat. "Bekerja dengan saya harus gembira. Jangan tidak gembira, jangan terlalu stres. Yang PLT, mudah-mudahan didefinitifkan oleh Pak Gubernur dan tidak diganggu, yang paling penting itulah," pungkas Pramono Anung.