OTT KPK di OKU: Gubernur Sumsel Tekankan Kepatuhan Prosedur dan Efisiensi Anggaran

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, merespon tegas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Sabtu, 15 Maret 2025. Dalam pernyataan resminya pada Senin, 17 Mei 2025, Gubernur Deru menekankan pentingnya seluruh jajaran pemerintahan di Sumatera Selatan untuk senantiasa bekerja sesuai prosedur dan mengutamakan efisiensi anggaran. Peristiwa OTT tersebut, menurutnya, harus menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut.

Gubernur Deru secara khusus menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi keuangan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap aturan administrasi, kata Gubernur, bukan hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga dapat berujung pada permasalahan hukum yang serius, seperti yang terjadi dalam OTT di OKU.

Lebih lanjut, Gubernur Deru berharap agar kasus OTT ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum di masa mendatang. Gubernur juga menyerukan agar setiap ASN memahami dan mematuhi aturan yang berlaku secara konsisten, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima, KPK telah mengamankan delapan orang dalam OTT di OKU. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, termasuk seorang Kepala Dinas, anggota DPRD, dan seorang kontraktor. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan informasi tersebut melalui pesan singkat pada Sabtu, 15 Maret 2025, namun belum memberikan detail mengenai kasus tersebut, termasuk jumlah uang yang disita. Tessa menambahkan bahwa penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedelapan orang tersebut dan akan menyampaikan keterangan resmi pada konferensi pers mendatang. KPK juga telah mengamankan sejumlah dokumen yang relevan dalam proses penyidikan.

Gubernur Herman Deru kembali menegaskan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia berharap seluruh jajaran pemerintahan di Sumatera Selatan dapat mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini dan senantiasa menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi serta mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berupaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.