Implementasi Sistem Kerja Fleksibel ASN: Antara Tantangan dan Harapan

Pemerintah Indonesia bersiap memasuki era baru dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rencana implementasi sistem kerja Flexible Working Arrangement (FWA) atau fleksibilitas kerja. Rencana yang dijadwalkan mulai diberlakukan pada periode 24-27 Maret 2025 ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran dan secara lebih luas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja ASN. Namun, perjalanan menuju implementasi penuh FWA ternyata sarat tantangan dan memerlukan perencanaan yang matang.

Konsep FWA sebenarnya telah digagas sejak tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, menjelaskan bahwa penerimaan publik terhadap konsep ini pada awalnya masih rendah. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan ASN untuk bekerja secara fleksibel tanpa mengurangi kinerja masih diragukan, mengingat budaya kerja konvensional yang selama ini berlaku. Oleh karena itu, implementasi FWA pada masa awal lebih difokuskan pada uji coba terbatas, bukan penerapan langsung secara menyeluruh. Momentum perubahan signifikan datang ketika pandemi COVID-19 mengharuskan penerapan physical distancing, mendorong percepatan adopsi kerja jarak jauh dan metode fleksibel lainnya.

Implementasi FWA saat ini telah didukung oleh payung hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. Sistem FWA yang direncanakan meliputi dua aspek utama: fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas waktu. Fleksibilitas lokasi memungkinkan ASN untuk menjalankan tugas kedinasan tidak hanya di kantor, tetapi juga dari rumah atau lokasi lain yang telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Fleksibilitas waktu memberikan kebebasan pengaturan jam kerja, sepanjang target kinerja dan jumlah jam kerja minimum yang telah ditetapkan terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu ASN, serta kualitas hidup para ASN.

Namun, penting untuk diingat bahwa fleksibilitas kerja bukanlah hak mutlak ASN. Penerapannya didasarkan pada pertimbangan objektif dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas untuk memastikan tercapainya target kinerja organisasi. Jenis pekerjaan dan karakteristik masing-masing instansi pemerintah akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerapan FWA. Sistem evaluasi kinerja yang terukur dan pemanfaatan optimal sistem pemerintahan berbasis elektronik akan menjadi kunci keberhasilan implementasi FWA ini. Tantangan ke depan mencakup sosialisasi yang efektif kepada seluruh ASN, penyiapan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan pengembangan sistem monitoring kinerja yang objektif dan transparan. Keberhasilan implementasi FWA akan sangat bergantung pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan dan komitmen bersama untuk menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan modern bagi ASN Indonesia.

Poin-poin penting terkait implementasi FWA:

• FWA bukan hak, melainkan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif.
• Penerapan FWA harus akuntabel dan bertanggung jawab.
• Fleksibilitas meliputi lokasi dan waktu kerja.
• Dukungan regulasi yang kuat melalui PP No. 94/2021 dan Perpres No. 21/2023.
• Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung utama.
• Sistem evaluasi kinerja yang terukur dan transparan.