PSI Kecam Tudingan PDIP kepada Jokowi: Hoaks dan Upaya Pengalihan Isu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan polemik internal partai berlambang banteng tersebut. Pernyataan Deddy yang menuduh adanya utusan dari Jokowi untuk meminta Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mundur dan agar partai tersebut tidak memecat Jokowi dinilai PSI sebagai upaya pengalihan isu dan penyebaran hoaks yang tidak bertanggung jawab.

Juru bicara PSI, Beny Papa, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (16 Maret 2025), menyatakan bahwa tudingan tersebut merupakan cara-cara murahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak siap menerima kekalahan. Beny menegaskan bahwa masalah hukum yang tengah dihadapi Hasto Kristiyanto, terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan, merupakan persoalan hukum murni dan sama sekali tidak melibatkan Presiden Jokowi. "Mengaitkan Presiden Jokowi dalam kasus ini adalah upaya pengalihan isu dan menyesatkan publik," tegas Beny. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakdewasaan politik dan menunjukkan sikap tidak sportif dari pihak PDI Perjuangan.

Lebih lanjut, Beny menjelaskan bahwa upaya PDI Perjuangan untuk terus-menerus mengaitkan Jokowi dengan masalah internal partai tersebut adalah tindakan yang salah alamat. "Tidak ada andil dan kepentingan Presiden Jokowi dalam masalah internal PDI Perjuangan ini," ujar Beny. PSI mendesak PDI Perjuangan untuk menghentikan penyebaran hoaks dan fitnah yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan merusak citra Presiden Jokowi. PSI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menindak tegas penyebar hoaks tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pernyataan Deddy Sitorus yang sebelumnya disampaikan pada Rabu (12 Maret 2025), menyebutkan adanya utusan yang meminta Hasto Kristiyanto mundur dan PDI Perjuangan tidak memecat Jokowi. Deddy mengklaim bahwa pertemuan tersebut terjadi sekitar tanggal 14 Desember tahun lalu. Namun, PSI menganggap pernyataan tersebut sebagai sebuah fitnah dan bagian dari strategi untuk mengaburkan masalah hukum yang dihadapi oleh kader PDI Perjuangan. PSI pun menuntut agar pihak berwenang menyelidiki kebenaran informasi yang disampaikan oleh Deddy Sitorus tersebut.

PSI menekankan pentingnya menjaga etika politik dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks ini, PSI menyerukan kepada seluruh pihak untuk bersikap dewasa dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, serta menghentikan segala bentuk upaya untuk memanfaatkan isu tersebut demi kepentingan politik sesaat. Ke depan, PSI berharap agar setiap pihak dapat mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia.

Berikut poin-poin penting pernyataan PSI:

• PSI mengecam keras tudingan PDI Perjuangan yang mengaitkan Presiden Jokowi dengan polemik internal partai.
• PSI menilai tudingan tersebut sebagai upaya pengalihan isu dan penyebaran hoaks.
• PSI menegaskan bahwa masalah hukum yang dihadapi Hasto Kristiyanto adalah persoalan hukum murni dan tidak melibatkan Presiden Jokowi.
• PSI mendesak PDI Perjuangan untuk menghentikan penyebaran hoaks dan fitnah.
• PSI meminta pihak berwenang untuk menyelidiki kebenaran informasi yang disampaikan oleh Deddy Sitorus.