Perseteruan Politik: Respons Relawan Terhadap Keraguan PDI Perjuangan atas Pernyataan Presiden Jokowi

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku kerap diam menghadapi kritik menuai kontroversi, khususnya dari internal PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal Koordinasi Nasional (Kornas) Jokowi, Akhrom Saleh, menyatakan keheranannya atas sikap PDI Perjuangan yang meragukan pernyataan tersebut. Akhrom menilai tanggapan PDI Perjuangan sebagai reaksi yang berlebihan dan hiperbola. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi selama masa jabatannya, baik periode pertama (2014-2019) maupun kedua, konsisten fokus pada kinerja pemerintahannya dan jarang menanggapi kritik secara langsung.

"Sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kritik yang dilontarkan, namun beliau tetap fokus pada program kerja," ungkap Akhrom kepada wartawan pada Minggu (16/3/2025). Akhrom menekankan bahwa respon Presiden Jokowi terhadap kritik, bila ada, umumnya dipicu oleh pertanyaan media, bukan sebagai bentuk balasan terhadap serangan politik. Ia menepis anggapan bahwa Presiden Jokowi sengaja mengabaikan kritik dari PDI Perjuangan.

Akhrom lebih jauh mengkritik apa yang ia pandang sebagai sikap dendam yang berkepanjangan dari PDI Perjuangan, menarik analogi dengan hubungan partai tersebut dengan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Sikap PDI Perjuangan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya terlihat mirip dengan sikap partai tersebut terhadap Presiden SBY dan Partai Demokrat," ujarnya. Ia menggambarkan sikap tersebut sebagai dendam yang tak pernah berakhir, merupakan karakteristik yang melekat pada partai tersebut.

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap pernyataan Jokowi yang mengaku sering diam. Guntur menganggap pernyataan tersebut kontradiktif dengan frekuensi komunikasi Presiden Jokowi dengan media. "Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku diam, berbanding terbalik dengan realita di mana beliau hampir setiap hari berinteraksi dengan media," ujar Guntur melalui pesan singkat kepada detikcom pada Sabtu (15/3/2025).

Guntur juga mempertanyakan beberapa pernyataan Jokowi yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia mencontohkan pernyataan Jokowi mengenai rencana untuk kembali ke Solo dan menjadi warga biasa, yang kemudian dibantah oleh aktivitas politiknya yang berlanjut. Guntur juga menyinggung dukungan Jokowi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang sebelumnya dinyatakan tidak mungkin karena faktor usia dan masa jabatan yang singkat sebagai Wali Kota Solo. Guntur menyamakan pernyataan-pernyataan Jokowi tersebut dengan sein kiri namun belok kanan, menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ia secara eksplisit menyatakan keraguannya terhadap kredibilitas pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi.

Terkait isu utusan Presiden Jokowi yang meminta PDI Perjuangan untuk tidak memecatnya, Guntur enggan berkomentar banyak. Ia hanya menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDI Perjuangan. Guntur menekankan bahwa informasi yang ia terima terkait penahanan Hasto sebelum kongres terbukti akurat.

Konflik ini mencerminkan dinamika politik internal yang kompleks dan menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam antara relawan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan. Pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang ini membuka ruang interpretasi publik dan menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara Presiden Jokowi dan partai yang telah mengusungnya sebagai Presiden dua periode tersebut.