Anwar Ibrahim Dukung Batas Masa Jabatan PM Maksimal 10 Tahun: Tantangan Konsensus Politik

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan pembatasan masa jabatan Perdana Menteri hingga maksimal 10 tahun. Pernyataan ini disampaikan Anwar dalam Kongres Nasional Parti Tindakan Demokratik (DAP) pada Minggu, 16 Maret 2025, seperti yang dilansir oleh The Star. Dukungan ini, meskipun disambut positif, menunjukkan tantangan politik yang signifikan dalam merealisasikan amandemen konstitusi tersebut.

Anwar mengakui kebutuhan untuk mengamankan dukungan dua pertiga anggota parlemen guna meloloskan amandemen konstitusi yang krusial ini. Ia menjelaskan bahwa usulan pembatasan masa jabatan, yang saat ini memungkinkan hingga 22 tahun, mendapat persetujuannya. “Saat ini, masa jabatan saya bisa diperpanjang hingga 22 tahun. Saya setuju dengan pembatasan tersebut menjadi 10 tahun,” tegas Anwar. Namun, ia menekankan perlunya proses negosiasi dan konsensus yang luas untuk memperoleh dukungan yang dibutuhkan dari seluruh fraksi di parlemen.

Meskipun Pakatan Harapan secara penuh mendukung usulan ini, Anwar menyadari kompleksitas politik yang terlibat. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan dialogis dalam membangun konsensus. “Kita harus membangun ini melalui diskusi dan kesepakatan. Kita perlu menjelaskan, dan kita perlu mendengarkan,” jelasnya. Anwar menyadari perlunya strategi yang matang untuk memastikan dukungan dua pertiga parlemen tercapai sebelum mengajukan amandemen.

Lebih lanjut, Anwar mengingatkan pentingnya strategi yang cermat dalam upaya mengamankan mayoritas suara. Ia menyoroti ketidakpastian sikap partai-partai oposisi terhadap amandemen konstitusi ini, mengingatkan agar tidak terburu-buru mengajukan mosi sebelum dukungan yang cukup terjamin. “Jangan mengajukan mosi kecuali jumlahnya sudah terjamin karena kita tidak dapat mempercayai apa yang diklaim oposisi. Sikap mereka terhadap masalah seperti itu dapat berubah seiring waktu,” kata Anwar, mengungkapkan kekhawatiran atas potensi perubahan sikap oposisi.

Pernyataan Anwar ini membuka babak baru dalam dinamika politik Malaysia. Dukungannya terhadap pembatasan masa jabatan Perdana Menteri merupakan langkah signifikan menuju reformasi pemerintahan. Namun, tantangan terbesar kini terletak pada kemampuan Anwar dan pemerintahnya untuk membangun konsensus yang kuat dan mengatasi potensi pertentangan dari partai-partai oposisi. Keberhasilan upaya ini akan menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Anwar dalam menghadapi tantangan politik dalam membangun Malaysia yang lebih demokratis dan akuntabel.

Proses pengamanan dukungan dua pertiga suara parlemen, yang merupakan syarat mutlak untuk amandemen konstitusi, akan menjadi fokus utama pemerintahan Anwar dalam waktu dekat. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Anwar dalam membangun konsensus dan merealisasikan reformasi politik yang dijanjikan.