KPK Tangkap Kepala Dinas PUPR dan Tiga Anggota DPRD OKU Sumsel Terkait Dugaan Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan delapan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Sabtu, 15 Maret 2025. OTT tersebut menyasar lingkup pemerintahan daerah, dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU serta tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU menjadi pihak yang diamankan. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut dalam konfirmasi terpisah pada Minggu, 16 Maret 2025. Informasi awal menunjukkan bahwa OTT ini terkait dengan dugaan suap dalam proyek-proyek yang berada di bawah naungan Dinas PUPR Kabupaten OKU.

Berdasarkan keterangan resmi dari KPK, penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2,6 miliar. Jumlah uang yang signifikan ini menjadi indikator kuat dugaan keterlibatan korupsi dalam skala besar. Meski demikian, KPK masih enggan merinci lebih jauh detail mengenai proyek yang diduga terlibat dan mekanisme suap yang dilakukan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam keterangannya menyatakan bahwa informasi lebih detail akan disampaikan kemudian setelah proses penyidikan lebih lanjut dilakukan. Beliau hanya memastikan bahwa yang diamankan dalam OTT tersebut adalah penyelenggara negara dan pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Proses penyelidikan yang sedang berlangsung menandakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk di daerah. Keberhasilan OTT ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pejabat daerah lainnya agar senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Proses hukum akan terus berjalan, dan KPK akan menelusuri seluruh aliran dana yang terlibat untuk memastikan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPK antara lain mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait, dan memeriksa saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. KPK juga akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Inspektorat Kabupaten OKU, untuk melakukan audit investigasi guna memastikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan suap tersebut. Proses ini membutuhkan waktu dan kehati-hatian agar semua fakta terungkap secara utuh dan adil.

Keberhasilan OTT ini menunjukkan bahwa KPK terus aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Publik berharap KPK dapat mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini hingga tuntas, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada semua pihak yang terbukti bersalah. Ketegasan KPK dalam menangani kasus korupsi ini menjadi harapan bagi masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

• Informasi tambahan mengenai identitas delapan orang yang ditangkap akan diungkap selanjutnya oleh KPK setelah proses penyidikan lebih lanjut.
• KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan menjerat semua pihak yang terlibat.
• Masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak agar selalu menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.